Gara-Gara Langka, Puskepi Minta Pemerintah Koreksi Harga Solar Subsidi, Biar Nggak Disalahgunakan

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, meminta pemerintah untuk mengkoreksi harga jual BBM Solar subsidi agar dengan Solar non subsidi.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar Solar subsidi tidak jadi incaran untuk disalahgunakan peruntukannya.

Baca Juga: BBM Solar Langka, AEPI: Ini Gara-Gara Regulasi yang Kacau

"Idealnya rentang harga jual Solar subsidi dengan Solar non subsidi maksimal Rp1.000/liter. Untuk perbandingan harga Solar subsidi saat ini Rp5.150/liter sedang Solarnon subsidi Rp9.500/liter." ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/10/2021).

Lanjutnya, hal tersebut dikatakan mengingat keterbatasan jumlah SDM pada BPH Migas untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap ditribusi Solar subsidi harusnya Pemerintah meminta agar pihak Polri yang aktif melakukan pengawasan dilapangan. 

"Kuota solar subsidi harusnya tidak ditentukan berdasarkan per lembaga penyalur (SPBU) seperti yang berlaku saat ini oleh BPH Migas, tetapi per wilayah jika terjadi kekosongan Solar subsidi pada SPBU maka pihak Patra Niaga bisa melakukan kebijakan menambah kuota Solar demi tetap terlayani kebutuhan masyarakat." katanya. Baca Juga: Pembelian BBM Meningkat, Pengamat: Tanda Ekonomi Mulai Tumbuh

Ia pun menilai kekosongan Solar yang terjadi kurang tepat jika disebut sebagai kelangkaan. Sebab, yang terjadi bisa dibuktikan adalah kekosongan Solar subsidi pada beberapa SPBU pada beberapa kabupaten kota tertentu saja.

"Bukanlah terjadi di seluruh SPBU semua kabupaten kota di provinsi." tegasnya.

Logikanya, tambah dia, jika kekosongan Solar subsidi terjadi pada seluruh SPBU yang ada pada seluruh kabupaten kota di beberapa provinsi, tentu seluruh media dan elit politik dan elit masyarakat pasti sudah bersuara.

“Saya juga meyakini kekosongan Solar subsidi di beberapa SPBU tidak lah berarti bahwa stock BBM Solar (B30) di negeri ini menipis atau bermasalah karena ini bisa dibuktikan dengan tidak terganggunya distribusi atau penjualan Solar B30 buat keperluan Industri dan marines (kapal kapal). Jika solar bermasalah tentu nya pihak industri dan pelayaran pasti sudah “berteriak”." ucapnya lagi.

Ia pun berharap agar soal kekosongan Solar yang terjadi baru-baru ini tidak dipolitisir pihak tertentu maka pihak pertamina dan juga BPH migas sebaiknya menyampaikan ke publik, SPBU mana saja yang mengalami kekosongan Solar.

"Bukankah Pertamina sudah lakukan program digitalisasi juga pada SPBU, tentunya masalah kekosongan Solar sangat mudah dan cepat bisa diketahui terjadinya dan apa penyebabnya dengan digitalisasi yang ada."