Mantan Panglima TNI Soroti Kebijakan Prabowo Subianto: Ancaman Jelas di Depan Mata

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyoroti kebijakan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Deklarator Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) menilai kebijakan pembentukan pasukan komponen cadangan (Komcad) itu sudah sesuai amanat Undang-undang.

Baca Juga: Suara Lantang Amien Rais Bikin Ngeri: TNI Bisa Hancur Lebur jika...

"Karena memang kewajiban Departemen Pertahanan, berdasarkan Undang-Undang, adalah menyiapkan komponen cadangan," ujar Gatot Nurmantyo di talk show kanal Youtube Akbar Faizal, Rabu (28/10) lalu.

"Jadi, rakyat itu sebenarnya punya hak dan kewajiban untk membela negara. Nah, bela negara ini perlu dilatih. Maka, Departemen Pertahanan ini membuat program," sambungnya.

Gatot Nurmantyo mengatakan, program itu seharusnya sudah sejak lama dibuat.

"Cuma, kan, tergantung kondisi ekonomi dan lain sebagainya karena bagaimanapun juga harus ada kebijakan pemerintah," sebutnya.

Sementara, program Kementerian Pertahanan pembelian alat utama sistem senjata (alutsista) yang mencapai Rp1.760 triliun.

Gatot Nurmantyo mengatakan hal itu mungkin sesuai dengan ancaman yang ada saat ini.

"Jadi zaman dahulu (sebelum era Prabowo) mungkin ancaman belum terlihat. Sekarang jelas di depan mata, kan? Laut China Selatan," ucap Gatot Nurmantyo.

Menurutnya, dalam kondisi seperti ini dirinya memberikan saran kepada pemerintah tentang ancaman yang paling mungkin akan hadapi dan langkah strategis yang harus dilakukan.

Selain itu, hal yang mungkin menjadi pertimbangan lain adalah kebutuhan pembaruan teknologi persenjataan mengingat saat ini perkembangan teknologi amat pesat.

"Pak Prabowo berpikiran menyampaikan kepada Presiden dan pemerintah menerima ini. Saya justru senang kalau Departemen Pertahanan punya anggaran yang banyak," pungkas Gatot Nurmantyo.