ICW Kritik Pengesahan UU Perampasan Aset, Soroti Tiga Kelemahan Mendasar dan Tertutupnya Akses Publik
Kredit Foto: Ist
Indonesia Corruption Watch (ICW) melontarkan kritik tajam terhadap pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai masih menyimpan sejumlah kelemahan substansial.
Organisasi antikorupsi tersebut menilai regulasi yang baru disahkan itu belum menyasar akar persoalan pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
Dalam pernyataan sikap resminya, ICW memetakan setidaknya tiga persoalan mendasar yang menjadi sorotan utama.
Ketiga poin tersebut meliputi ketiadaan mekanisme perampasan harta tidak wajar milik pejabat, keterbatasan penindakan terhadap kasus korupsi masa lalu, serta pengelolaan aset yang tersentralisasi di bawah kendali Presiden.
ICW menduga berbagai celah tersebut menjadi alasan di balik minimnya keterbukaan informasi selama proses pembahasan berlangsung, termasuk tidak pernah dipublikasikannya naskah resmi undang-undang kepada publik.
“Tiga masalah di atas diduga menjadi alasan bagi DPR untuk menutup informasi dan memuluskan RUU Perampasan Aset yang palsu. Mari tolak RUU Perampasan Aset palsu yang dibuat oleh DPR!” tulis ICW dalam keterangannya.
Menurut ICW, efektivitas sebuah beleid perampasan aset semestinya bertumpu pada dua instrumen kunci.
Pertama, kemampuan negara untuk merampas kekayaan pejabat yang tidak wajar, yakni harta yang tidak sebanding dengan profil penghasilan dan tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Kedua, kewenangan menjangkau aset hasil kejahatan ekonomi maupun korupsi yang terjadi sebelum undang-undang tersebut berlaku.
Namun, merujuk pada naskah yang beredar, ICW menyebut kedua mekanisme tersebut justru tidak terakomodasi. Ketentuan terkait perampasan kekayaan tidak wajar dinilai telah dihapus, sementara penerapan prinsip nonretroaktif membatasi penegakan hukum terhadap kejahatan masa lalu.
"Alih-alih memperkuat rezim LHKPN dengan membuat harta tidak terlapor dapat dirampas, persis yang diusulkan KPK, draf ini justru membuang instrumen itu sama sekali," tegas ICW.
Selain menyoroti kelemahan materi muatan, ICW juga mengkritisi aspek prosedural pembentukan undang-undang.
Tertutupnya akses terhadap draf resmi dinilai telah menghambat partisipasi dan pengawasan masyarakat sipil terhadap regulasi yang menyangkut hajat hidup publik.
Meski demikian, ICW menegaskan bahwa sikap kritis ini bukanlah bentuk penolakan terhadap konsep perampasan aset itu sendiri.
Organisasi tersebut tetap mendukung penuh kehadiran regulasi perampasan aset sebagai instrumen penting untuk memulihkan keuangan negara, namun menolak jika aturan tersebut justru melemahkan penindakan dan berpotensi melindungi pelaku kejahatan besar.
Ke depan, ICW mendesak agar setiap tahapan pembentukan maupun pelaksanaan UU Perampasan Aset dijalankan secara transparan dan akuntabel demi menjamin keadilan hukum.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: