Menteri Cawe-Cawe Ikut Bisnis PCR, PP Hikmahbudhi Minta Jokowi Copot dan Proses Hukum

Dugaan keterlibatan sejumlah menteri dalam bisnis Polymerase Chain Reaction (PCR) harus segera disikapi Presiden Joko Widodo dan DPR RI dengan melakukan pemeriksaan.

Sebab, hal tersebut telah membuat masyarakat geram dan kesusahan akibat kebijakan-kebijakan yang dibuat selama ini ternyata hanya untuk kepentingan keuntungan perusahaan-perusahaan mereka.

"Kami minta aparat penegak hukum segera menelusuri persoalan ini, kalau perlu panggil dan periksa secepatnya," kata Wiryawan Ketua Umum Presidium Pusat Himpunan Mahasiswa Buddhis (PP Hikmahbudhi) Indonesia, Kamis (11/11/2021).

Sebelumnya diberitakan, Luhut ikut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) untuk bisnis tes PCR. Hal itu terungkap melalui keberadaan PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra yang memiliki saham di PT GSI. 

Pejabat negara lainnya yang santer diberitakan bermain dalam bisnis PCR ialah Menteri BUMN Erick Thohir.

Yayasan Adaro Bangun Energi yang terafiliasi dengan Erick juga disebut-sebut memiliki saham di PT GSI dan beberapa menteri lain seperti Airlangga Hartanto, Sri Mulyani dan Budi Menteri Kesehatan.

"Esensi pengabdiannya sudah hilang, banyak orang-orang di sekitar presiden yang justru memanfaatkan jabatannya demi keuntungan pribadi. Kasihan betul Masyarakat, sudah jatuh ditimpa tangga," ujarnya.

Realitas yang publik saksikan ini sungguh memprihatinkan. Kita ingat, pada puncak Reformasi 1998, tuntutan utama gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menumbangkan Presiden Soeharto adalah pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Presiden dan para pemimpin politik di Indonesia perlu menyadari bahwa negara bukan perusahaan keluarga. Nepotisme tak hanya merusak sistem politik, tapi juga memperburuk kualitas kerja pemerintah. Pada akhirnya yang dirugikan adalah kita semua," tambah Ravindra, Sekjen PP Hikmahbudhi.