Evaluasi Kunjungan Wisman Salah Satu Cara Sandiaga Cegah Omricon Masuk Indonesia

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyatakan pihaknya akan melakukan berbagai cara agar varian Omicorn tidak masuk ke Indonesia. Salah satu yang dilakukan adalah mengevaluasi kunjungan wisatawan mancanegara.

“Saya prihatin dengan varian baru Omicron ini, oleh karena itu maka kita akan melakukan beberapa kebijakan, salah satunya pembaruan daftar negara,” kata Sandiaga dalam Weekly Press Briefing, Senin (29/11/2021).

Sandiaga menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk mengevaluasi pembukaan untuk wisatawan mancanegara. Upaya itu dilakukan mengingat varian Omicorn menjadi perhatian dunia.

Lebih lanjut, Sandiaga menyampaikan negara yang akan dievaluasi adalah negara yang mengalami lonjakan kasus COVID-19.

“Jumlah negara yang akan dievaluasi, adalah negara yang mengalami lonjakan kasus, baik sebelum munculnya Omicron, atau sesudah munculnya Omicron. Setelah ratas yang rutin dua minggu sekali ini, akan dikeluarkan pengumumannya, berdasarkan persetujuan dari ratas,” ujarnya.

Di sisi lain, Sandiaga berkata kebijakan PPKM ini diharapkan bisa mengendalikan potensi kenaikan kasus Covid-19 di tanah air di tengah kondisi VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity.

“Dampak terhadap kebijakan kita untuk pengendalian Covid-19 untuk Natal dan Tahun Baru pasti ada,” ujar Sandiaga.

Berdasarkan informasi, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini berkata varian Omicorn merupakan varian baru, tidak berhubungan dengan varian Delta. Varian yang ditemukan pertama di Afrika Selatan ini diperkirakan memiliki kemampuan menular yang sangat cepat.

“Dengan penyebaran yang sangat cepat, concern pemerintah memastikan pengendalian COVID-19 tetap rendah dan terkendali, untuk menghindari lonjakan kasus baru seperti Juli-Agustus 2021 maka akan ada kebijakan, salah satunya pembaruan daftar negara,” ujarnya.

Lebih dari itu, Sandiaga menyebut varian Omicorn belum ditemukan di Indonesia. Beberapa negara yang telah mengidentifikasi kasus itu, seperti Belgia dan Hong Kong.