Bank Thailand Ambil Keputusan dan Larang Bank Komersial Terlibat pada Aset Kripto

Bank of Thailand telah menyatakan bahwa mereka tidak ingin bank komersial terlibat langsung dalam perdagangan aset kripto, melansir dari Cointelegraph, Kamis (09/12). Dekrit itu datang pada hari Selasa lalu dari direktur senior bank sentral Chayawadee Chai-Anant yang mengutip risiko terkait dengan volatilitas harga yang tinggi.

"Kami tidak ingin bank terlibat langsung dalam perdagangan aset digital karena bank (bertanggung jawab) atas simpanan nasabah dan masyarakat dan ada risikonya," katanya.

Baca Juga: Alameda Research Memimpin Investasi US$35 Juta untuk Aplikasi Perdagangan Kripto Stacked

Putaran terakhir dari bank sentral terhadap aset digital terjadi pada saat bank komersial telah melakukan investasi di bursa mata uang kripto lokal, menurut laporan Bangkok Post.

Pada awal November lalu, bank tertua di Thailand, Siam Commercial Bank (SCB), mengumumkan bahwa mereka mengakuisisi 51% saham di bursa kripto terbesar di negara itu, Bitkub. Pada akhir Agustus, pertukaran crypto Zipmex mengumpulkan 1,3 miliar dolar dalam pendanaan dari pemberi pinjaman terbesar kelima di negara itu, Bank of Ayudhya.

Bank Thailand (BoT) telah mengambil sikap yang makin keras terhadap aset digital meskipun popularitasnya makin meningkat di negara ini di antara individu, perusahaan, dan bank.

Pekan lalu, direktur senior BoT Sakkapop Panyanukul memperingatkan bisnis tentang menerima kripto dengan menyatakan: "Jika mata uang lain digunakan secara luas, itu akan berdampak pada kemampuan bank sentral mengawasi ekonomi." Mengacu pada token yang tidak didukung oleh aset, dia melabelinya sebagai "koin kosong".

Bank sentral juga telah menyatakan keprihatinannya atas penggunaan cryptocurrency untuk membayar barang dan jasa. Dalam laporan terkait pada hari Rabu, Chai-Anant berkomentar bahwa aset digital dapat merugikan pedagang dan konsumen karena mereka "terkait dengan volatilitas harga yang tinggi dan risiko pencurian dunia maya, kebocoran data pribadi, dan pencucian uang".

"Jika aset digital digunakan secara luas sebagai alat pembayaran barang dan jasa, risiko tersebut dapat memengaruhi stabilitas sistem pembayaran, stabilitas keuangan, dan perlindungan konsumen."

Peringatan BoT datang hanya dua minggu setelah Kementerian Pariwisata Kerajaan meningkatkan upayanya untuk mendorong orang kaya kripto mengunjungi negara itu. Otoritas Pariwisata Thailand telah menyatakan negara itu "ramah kripto", tetapi jelas, para bankir sentral tidak ingin terlalu ramah.

Perekonomian Thailand sangat bergantung pada industri pariwisata, yang terpukul selama pandemi. Sebagian besar Kerajaan tetap terkunci dengan sangat sedikit kedatangan pengunjung pada saat penulisan, meskipun ada upaya untuk memikat pengembara kripto dan sejenisnya ke negara di mana bank sentral tidak ingin mereka menggunakan mata uang digital.