CT: Dimulai dari Doa Ibu (Bagian III)

WE Online, Jakarta - "Ketika saya dipilih menjadi Menko Perekonomian, ibu saya berpesan agar harga-harga bahan kebutuhan pokok dijaga," cerita CT dalam suatu pertemuan yang melibatkan Warta Ekonomi.

Untuk mewujudkan hal ini, CT lalu memonitor dengan ketat pergerakan harga-harga kebutuhan bahan pokok masyarakat.? Tak jarang CT memanggil menteri perdagangan, ketua Biro Pusat Statistik (BPS), dan menteri pertanian agar harga tetap dalam jangkauan masyarakat dan tingkat inflasi tetap terjaga.

"Biasanya menjelang puasa dan lebaran pasti akan terjadi kenaikan harga, tetapi yang perlu kita jaga peningkatan harga itu tidak keterlaluan. Di sinilah fungsi kita," tuturnya.

Jadi, CT memerintahkan menteri pertanian untuk mengontrol secara ketat dari sisi suplai dan menteri perdagangan mengontrol dari sisi supplay chain dan demand. Sementara info harga didapatkan dari BPS.?"Setelah hasil pemantauan harga-harga bahan pangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) kemudian kita akan rakor lagi terkait masalah pangan," ungkap CT.

Apabila ada kenaikan harga maka CT cepat-cepat menambah pasokan. Kalau sisi supply chain bermasalah, dia akan minta mendag membereskannya.?Itu untuk jangka pendek.

Untuk jangka panjang, CT juga memperhatikan struktur industrinya. Dalam suatu kesempatan CT meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memberikan perhatian khusus terhadap praktik kartel komoditas pangan. Menurutnya, praktik-praktik kartel dalam produksi dan distribusi komoditas pangan akan menimbulkan dampak langsung terhadap masyarakat luas.

"Kita tahu bahwa pemain-pemain di komoditas pangan ini, pemainya sangat sedikit," ujar CT dalam acara syukuran 14 tahun kehadiran KPPU di Hotel Sahid, pertengahan Juni lalu.

Dia mencontohkan bahwa untuk pemain di komoditas tertentu bisa saja ada puluhan perusahaan terdaftar. "Namun, jika dilihat kepemilikannya mungkin hanya dimiliki empat orang saja," ujarnya.

Sudah merupakan penyakit sistem kapitalis, kalau ada kekuatan dominan bawaannya akan menguasai. Alhasil, akan berpotensi untuk menimbulkan praktik-praktik kartel yang merugikan kepentingan masyarakat banyak. (Bersambung)