Masih Ada Polarisasi, Demokrat Geram Dibilang Jadi Biang Keroknya

Partai Demokrat menilai, polarisasi akibat pemilu 2019 masih terjadi hingga saat ini. Sayang, seolah ada tudingan, pihak di luar pemerintahan itu mau membuat kekacauan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, diperlukan keserasian kebangsaan demi terciptanya pengertian yang baik di tengah masyarakat menuju pasca pandemi Covid-19.

Baca Juga: Elektabilitas Terus Melejit, Ini yang Akan Dilakukan Partai Demokrat

“Kalau polarisasi itu dirawat, dibentuk, dan didesain untuk terus ada, berarti untuk meminimalisirnya juga bisa didesain dan dirancang,” ujar Herzaky kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Dia menduga, ada upaya manipulasi dari pihak tertentu yang ingin memberikan pandangan, seolah pihak di luar Pemerintahan itu mau menyesatkan atau membuat kacau. Padahal, kritik membangun dari luar justru untuk meluruskan laju Pemerintah tetap di jalurnya.

“Polarisasi dengan memberi label dan stigma ini diciptakan dan dilanggengkan pihak tertentu untuk kepentingan sendiri,” katanya.

Dikatakan, ada tiga langkah yang bisa dilakukan untuk meraih keserasian kebangsaan pasca pandemi Covid-19. Pertama, perlunya ruang dialog yang terbuka untuk publik. Jangan sampai, kata Herzaky, ketika seorang tokoh berbicara, justru dianggap inginmenjatuhkan negara.

Baca Juga: Ramai-Ramai Ingin Habib Bahar Ditangkap, Henry Subiakto Sebut Tidak Bisa...

Kedua, perlu menjalin silaturahmi untuk mencairkan antara pihak yang berbeda pandangan. Terakhir, perlu edukasi kepada masyarakat bahwa perbedaan pendapat itu hal yang biasa.

Sebelumnya, soal keserasian atau kohesi kebangsaan ini sempat disuarakan melalui diskusi Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) belum lama ini yang digelar secara daring.

Ketua Umum ILUNI, Andre Rahadian mengatakan, teknologi saat ini telah menciptakan polarisasi dengan adanya pendengung atau buzzer. Kehadiran mereka dianggap telah memecah-belah masyarakat dengan menggerakkan satu isu dan ide.

“Untuk itu, diperlukan gerakan kohesi kebangsaan serta visi-misi dari para politisi muda untuk mengatasi hal ini, terutama pasca pandemi. Kohesi kebangsaan adalah gerakan ILUNI UI untuk merekatkan kembali seluruh elemen masyarakat,” ujar Andre.

Di acara bertajuk Forum Diskusi Salemba dengan tema Ruang Temu Politisi UI “Tahun 2022: Kepemimpinan, Keindonesiaan dalam Bingkai Kohesi Kebangsaan Pasca Pandemi”, Andre menilai, harapan bangsa akan kualitas demokrasi tergantung pada para politisi muda.

Baca Juga: Nahloh... Pengamat Buka-Bukaan Soal Sumber Dana Kaesang yang Ramai, Katanya Bahaya....