Kredit Foto: Instagram/Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat sorotan telak terkait polemik revisi UMP (Upah Minimum Provinsi) 2022.
Keputusan itu dianggap hanya untuk kepentingan politik Anies Baswedan jelang Pilpres 2024. Juru Bicara DPP PSI, Sigit Widodo menilai revisi UMP terkesan tergesa-gesa, tanpa ada kajian yang jelas.
"Saya lebih melihat revisi ini sebagai aksi untuk menarik simpati kawan-kawan buruh yang dilakukan tanpa berpikir panjang," ujar Sigit dikutip dari GenPI.co, Selasa (28/12).
Sigit menjelaskan kajian revisi UMP seharusnya mengikuti kondisi pandemi covid-19. Sebab, kaya dia, kenaikan UMP berpotensi mengganggu beberapa bentuk perekonomian di Jakarta.
"Apakah sudah diperhitungkan dampak kenaikan upah sebesar 5,1 persen itu terhadap iklim usaha di Jakarta yang belum benar-benar pulih karena pandemi?" jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat