Amerika, Korea Selatan, dan Korea Utara Diharap Ambil Kekuatan dari Meja Sebelum Terlambat

Christine Ahn, direktur eksekutif kelompok advokasi Women Cross DMZ, mencatat hasil pertemuan puncak antara para pemimpin Amerika Serikat, Korea Selatan dan Korea Utara pada 2018 dan 2019. 

Pertemuan itu, kata Ahn, menyebabkan Kim memberlakukan moratorium pada uji coba nuklir dan rudal jarak jauh, pelepasan tiga orang AS yang ditahan, ranjau bagian dari Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan kedua Korea, serta reuni keluarga yang terpisah.

Baca Juga: Moon Jae-in Ogah Putus Asa Buka Perdamaian dengan Kim Jong Un, Ini Caranya

“Sudah waktunya untuk mengambil penggunaan kekuatan dari meja,” kata Ahn, seperti dikutip laman Al Jazeera, Kamis (13/1/2022).

Dia menggambarkan usulan deklarasi akhir perang sebagai “tindakan simbolis politik” yang dapat membangun kepercayaan dan menciptakan momentum untuk kembali ke pembicaraan.

Pendukung deklarasi akhir perang mengatakan bahwa hanya diplomasi yang sejauh ini membantu mengurangi ketegangan di semenanjung Korea.

Tetapi agar efektif, katanya, deklarasi itu harus disertai dengan “perubahan mendasar dalam kebijakan AS serta komitmen semua pihak untuk mengurangi permusuhan”. Ini dapat mencakup langkah-langkah seperti keringanan sanksi, mengurangi latihan militer AS dan Korea Selatan, serta mencabut larangan perjalanan AS ke Korea Utara untuk memungkinkan reuni keluarga.

Ahn mengatakan penandatanganan deklarasi berakhirnya perang akan memungkinkan para diplomat untuk “bekerja, melanjutkan negosiasi yang terhenti sejak Hanoi, dan memulai proses pengaturan jadwal perlucutan senjata”.

Dia menambahkan bahwa mereka yang menentang deklarasi semacam itu tidak menawarkan alternatif yang layak.

“Bersikeras agar Korea Utara menyerah pada tuntutan AS untuk denuklirisasi, dan percaya bahwa lebih banyak taktik berbasis tekanan akan mencapai tujuan ini ketika tidak ada bukti yang bertentangan, bukanlah solusi yang layak,” katanya.

AS belum mengkonfirmasi sejauh mana dukungannya untuk upaya perdamaian Moon, dengan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengatakan Oktober lalu bahwa Seoul dan Washington "memiliki perspektif yang agak berbeda tentang urutan atau waktu atau kondisi yang tepat" dari perjanjian yang diusulkan.

Washington tidak banyak berkomentar mengenai proposal tersebut sejak itu, meskipun Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong mengatakan pada 29 Desember bahwa Seoul dan Washington “telah secara efektif mencapai kesepakatan mengenai rancangan teksnya”.

Kementerian luar negeri Korea Selatan juga mengatakan awal bulan itu bahwa China mendukung inisiatifnya, mengutip seorang pejabat tinggi China yang mengatakan bahwa Beijing percaya langkah seperti itu “akan berkontribusi untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di semenanjung Korea”.