Tak Hanya Timteng, Korea Utara Sebut Jepang dan Korsel Bawa Amerika Ciptakan Krisis di Asia Pasifik

Korea Utara menuding Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Korea Selatan telah menciptakan sebuah "krisis keamanan baru" di kawasan Asia Pasifik melalui penguatan kerja sama militer yang dinilai meningkatkan ketegangan regional.

Dalam tulisan yang diterbitkan kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, Selasa (4/8/2026), seorang pengamat militer menyebut ketiga negara terus meningkatkan kemampuan tempur melalui berbagai latihan militer berskala besar.

Sorotan utama diarahkan pada latihan gabungan Rim of the Pacific (RIMPAC) yang dipimpin Amerika Serikat. Latihan tersebut disebut sebagai latihan kelautan dan peperangan maritim terbesar di dunia.

Menurut pengamat tersebut, RIMPAC tahun ini melibatkan sekitar 30.000 personel, 30 kapal perang, lima kapal tempur, serta lebih dari 190 pesawat tempur.

Pyongyang menilai latihan tersebut bukan sekadar agenda militer rutin, melainkan bagian dari persiapan untuk melakukan "agresi". Korea Utara juga menuding Washington berupaya memperkuat dominasi militernya di kawasan dengan dukungan dari Tokyo dan Seoul.

Selain RIMPAC, Korea Utara turut mengkritik latihan udara dan logistik antara AS dan Korea Selatan, rencana penguatan struktur militer AS di Jepang, hingga pengerahan sistem rudal tercanggih Amerika Serikat di kawasan.

Menanggapi kondisi tersebut, Pyongyang menegaskan akan merespons setiap peningkatan ancaman dengan langkah pencegahan yang juga ditingkatkan.

Di sisi lain, Korea Utara juga membantah tuduhan Amerika Serikat yang menyebut Pyongyang sebagai ancaman siber.

Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Korea Utara menyatakan tudingan tersebut tidak berdasar dan bermotif politik. Sebaliknya, Pyongyang menuding Amerika Serikat justru melakukan militerisasi dunia siber melalui komando siber, latihan gabungan, serta pengembangan inisiatif kecerdasan artifisial (AI).

Baca Juga: Iran Tak Ingin Selat Hormuz Seperti Selat Malaka

Menurut Korea Utara, langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat, bukan Pyongyang, merupakan pihak yang bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan di ruang siber.

Korea Utara juga menegaskan akan terus menjaga keamanan nasional serta kepentingan pembangunannya dalam menghadapi apa yang mereka sebut sebagai tekanan dari negara-negara Barat.