Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Puncaknya Omicron Terjadi di Februari hingga Maret, Luhut: Pengetatan Mobilitas Jadi Opsi Terakhir

        Puncaknya Omicron Terjadi di Februari hingga Maret, Luhut: Pengetatan Mobilitas Jadi Opsi Terakhir Kredit Foto: Instagram/Luhut Binsar Pandjaitan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan hasil rapat terbatas yang baru saja selesai dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

        Luhut mengatakan, pemerintah telah berkaca pada kasus dan pola COVID-19 di negara lain, seperti yang hari ini terjadi di Inggris dan Afrika Selatan yang telah melewati puncak kasus varian Omicron. Selain itu, di Amerika Serikat dan Prancis pun dikabarkan sudah mulai terlihat tanda-tanda flatteningĀ pada kurva kasus COVID-19.

        "Namun, di belahan negara-negara Asia seperti India, Thailand, dan Filipina, masih terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi," kata Luhut dalam telekonferensi, Minggu, 16 Januari 2022.

        Baca Juga: Semua Harus Siap! Soal Omicron, Luhut Blak-blakan: Puncak Kasus Omicron di Indonesia Diperkirakan...

        Meski gejala varian Omicron lebih ringan dan risiko perawatan rumah sakit lebih rendah, namun Luhut mengingatkan bahwa jumlah kasus Omicron lebih banyak dibandingkan jumlah varian delta.

        Sehingga, hal itu turut meningkatkan jumlah perawatan rumah sakit dan tingkat kematian akibat Omicron di Inggris bahkan dilaporkan telah lebih tinggi dari varian delta.

        "Nah ini harus kita hindari. Maka berdasarkan data yang telah kami amati, berangkat dari hasil trajectory kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022," ujarnya.

        Luhut memastikan, pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi, agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan dengan negara lain supaya tidak membebani sistem kesehatan Indonesia.

        Berbagai langkah yang dilakukan adalah penegakan protokol kesehatan, pentingnya mengakselerasi vaksinasi COVID-19, dan pengetatan mobilitas masyarakat yang akan dijadikan opsi terakhir untuk dilakukan oleh pemerintah.

        Baca Juga: Warga Jakarta Mohon Perhatiannya! Kasus Omicron Makin Banyak, RS Mulai Ramai

        "Tapi kami mengimbau, kalau di kantor tidak perlu 100 persen ya tidak usah 100 persen yang hadir. Jadi diatur saja dan dilihat situasinya," kata Luhut.

        Luhut menambahkan, "Apakah bikin 75 persen kehadiran untuk dua minggu ke depan, itu saya kira bisa dilakukan asesmen di kantor masing-masing. Khususnya kantor, kalau industri saya kira tidak ada masalah.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Annisa Nurfitri

        Bagikan Artikel: