Aduh! Semua Gegera Arteria Dahlan, Kasus Penistaan Agama yang Seret Ahok Diungkit-ungkit Lagi

Perkumpulan Oemah Nusantara Ekosentrik mengecam anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan. Menurut mereka, Arteria tidak paham sejarah atas pernyataannya yang meminta agar Jaksa Agung mengganti kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda.

"Dia seorang anggota Dewan dimana dia adalah wakil rakyat tapi tidak paham sejarah. Dia ahistoris," ujar Ketua Umum Perkumpulan Oemah Nusantara Ekosentrik Dodi Ilham saat ditemui redaksi di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (20/1/2022).

Baca Juga: Bu Mega Tolong Pikirkan Strategi Baru, Gegara Arteria Dahlan Banteng Diprediksi Kepleset

Dia mengatakan pernyataan Arteria bukan hanya mencederai orang Sunda tapi merusak suasana kebatinan dari seluruh rakyat Indonesia.

"Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahwa tidak ada bahasa Indonesia tanpa ada peleburan bahasa-bahasa daerah itu momentumnya adalah Sumpah Pemuda 1928," ucap Dodi saat dikonfirmasi langsung oleh Akurat.co, Kamis (20/1/2022).

Dia juga mengatakan bahwa pemimpin seharusnya memiliki bahasa yang santun dan sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Ia menyebut secara eksplisit bahwa apa yang dilakukan Arteria merupakan gambaran lain dalam kasus mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang penistaan agama pada Desember 2016 silam.

"Kasus ini nggak boleh lagi terulang, karena yang model begini juga pernah terjadi pada (mantan Gubernur) DKI Jakarta. Dimana ada seorang pejabat negara ngomongnya pun juga seenak udelnya dan harus dipahami bahwa bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar," ujar Dodi

"Ketika menyinggung bahasa Sunda, berarti dia (Arteria) sudah menyinggung seluruh rakyat Indonesia. Begitu pula, ketika dia (Ahok) menyinggung sebuah agama, dia menyinggung seluruh umat beragama di republik ini. Nah, saya sebut saja kasusnya adalah Gubernur Ahok," lanjut Dodi seraya menegaskan pernyataannya.

Ia juga menyinggung peran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sangat dibutuhkan terkait masalah yang dimunculkan Arteria. Ia berharap BPIP capat menguatkan peran sehingga di kemudian hari tidak ada lagi kegaduhan karena persoalan yang menyinggung persatuan dan kesatuan bangsa dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"BPIP harus lebih regret lagi mendefinisikan Pancasila itu seperti apa. Yang kami lihat Pancasila barulah pada dua dimensi, barulah pada debat kusir, diskusi-diskusi. Belum ada bahasa yang menerjemahkan bagaimana Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara," tandas Dodi.

"Orang-orang seperti Arteria, orang-orang seperti Ahok itu harusnya menjadi musuh bersama, itu tugasnya BPIP, tutup Dodi.