PBNU Bantu Tengahi Konflik Desa Wadas, Begini Respons Ganjar

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya meminta agar polemik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo tidak dipolitisasi.

Apalagi dicap bahwa pemerintah menindas rakyat. Gus Yahya menyatakan Nahdlatul Ulama siap menjembatani komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat Wadas untuk bersama-sama mencari jalan keluar. 

Baca Juga: Politisi PDIP Pasang Badan untuk Jokowi, Sebut Polemik Wadas Murni Urusan Ganjar

"Tidak perlu tergesa-gesa mempolitisasi masalah semacam ini sebagai masalah antara pemerintah dengan rakyat, masalah pemerintah menindas rakyat dan sebagainya. Kita tidak boleh berlebihan dalam soal ini," kata Gus Yahya, saat menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah dan Harlah NU ke-99 H secara virtual dikutip Jumat, 11 Februari 2022.

Gus Yahya yakin dalam penyelesaiannya persoalan terkait penambangan batu andesit di Desa Wadas dapat berjalan dengan baik.  

Sementara itu Gubernur Ganjar Pranowo menyebut dukungan dari PBNU yang disampaikan oleh Ketum Yahya Cholil Staquf menjadi energi tambahan agar pemerintah bisa berkomunikasi lebih baik dengan masyarakat Wadas. 

"Nanti yang pro maupun kontra sama-sama bisa saling menghargai dan kita carikan solusi yang paling bagus," katanya. 

Baca Juga: Benny Harman Diskakmat Warganet Masalah Desa Wadas: Bupatinya Satu Partai Sama Kau

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sudah berkomunikasi dengan Menkopolhukam Mahfud MD terkait kasus Desa Wadas, Purworejo. 

Dia mengatakan akan membuka ruang dialog dengan warga yang menolak pembangunan bendungan Bener. 

Ganjar menyampaikan dialog akan melibatkan sejumlah pihak termasuk Komnas HAM. 

"Dialog yang harus dibuka dengan melibatkan banyak tokoh termasuk dari Komnas HAM. Itu kita sampaikan kepada beliau," kata Ganjar, di kantornya, Semarang, Kamis, 10 Februari 2022. 

Dia menambahkan dalam forum nanti akan membahas warga yang kontra menolak pembebasan lahan dengan berbagai alasan. Salah satunya terkait isu dampak kerusakan lingkungan hidup. 

"Kawan-kawan yang belum setuju, yang kemarin ada isu soal quarry, potensi lingkungan yang akan rusak, kondisi geologis yang ada di sana," tutur politikus PDIP itu. 

Ganjar menekankan, ahli juga akan dilibatkan untuk menjelaskan ke warga yang kontra.