Kebijakan Minyak Goreng Kurang Tepat, YLKI: Pemerintah Jangan Malu Merevisi Aturan

Kebijakan Kementrian Perdagangan (Kemendag) guna menstabilkan harga minyak goreng dirasa tidak cukup efektif. Mengingat selain harga yang masih tinggi di pasaran, kebijakan tersebut juga membuat kondisi minyak goreng menjadi langka di beberapa wilayah Indonesia. 

Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyanto mengatakan dengan model penyaluran minyak goreng seperti saat ini maka pemerintah harus memperkuat pengawasan di lapangan.

Baca Juga: Kemendag Duga Masyarakat Menimbun Minyak Goreng, YLKI: Harus Dibuktikan

"Jadi pemerintah jangan malu untuk kemudian merevisi aturan yang sudah dibuat, misalnya sistem distribusi secara tertutup sehingga bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh masyarakat dari kalangan terbawah sampai semua lapisan masyarakat," ujar Agus saat dikonfirmasi WartaEkonomi.co.id, Selasa (8/3/2022).

Agus mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan pemerintah guna menghindari kondisi yang terjadi saat ini, yaitu harga masih belum dapat dikendalikan dan stok minyak goreng di pasaran menjadi berkurang. 

"Itu yang harus dilakukan pemerintah, jangan sampai ini terulang kembali karena saat ini terjadi dalam tanda kutip kegaduhan, karena selain masih banyak daerah menurut informasi yang YLKI terima masih banyak daerah yang ternyata minyak goreng bukan hanya masih mahal tapi langka," ujarnya. 

Maka dari itu, Agus menilai kebijakan yang saat ini diterapkan oleh perlu ditinjau ulang untuk membuat kebijakan lebih baik kedepannya.

Menurutnya, sebelum menurunkan kebijakan pemerintah seharusnya dapat melihat dampak luasnya mulai dari sisi hulu hingga ke hilir.

"Saya rasa kebijakan ini patut ditinjau ulang untuk kemudian membuat kebijakan yang lebih baik, termasuk melihat dari sisi hulu jangan hanya dari sisi hilir," tutupnya.