Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Siasat Luhut Dibongkar, Seret Jokowi dan Proyek IKN

        Siasat Luhut Dibongkar, Seret Jokowi dan Proyek IKN Kredit Foto: Instagram/Luhut Binsar Pandjaitan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Thamrin Amal Tomagola blak-blakan menilai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tengah kebingungan mencari investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

        Thamrin Amal Tomagola menduga, proyek IKN Nusantara sepertinya menjadi alasan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden gencar digaungkan tokoh di Istana dan partai politik (parpol).

        Baca Juga: Soal Luhut Punya Big Data Tunda Pemilu, Rakyat Diminta Hati-Hati Akan Hal Ini

        Menurut Thamrin, Luhut Binsar Pandjaitan terlihat mengupayakan wacana tersebut terjadi karena alasan proyek IKN.

        "Saya menduga Menko Marves Luhut ini kelabakan karena investor IKN Nusantara banyak yang gagal. Jadi, ini bisa menjadi alasan wacana tersebut berjalan," jelas Thamrin dalam diskusi daring Public Virtue, Rabu (16/3).

        Thamrin pun mengungkapkan, siasat menggunakan investor untuk proyek IKN Nusantara batal sehingga sepertinya akan menggunakan dana APBN. Menurut Thamrin, wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden dianggap bisa menyelamatkan proyek tersebut.

        Oleh karena itu, Thamrin menganggap siasat tersebut sangat membahayakan demokrasi Indonesia. "Jika proyek IKN Nusantara menjadi alasan wacana itu berlanjut, hal itu jelas bakal merusak demokrasi," ungkapnya.

        Jika wacana tersebut bisa terlaksana dengan amendemen UUD 1945, Thamrin mengaku hal itu akan merusak sejarah bangsa, terutama kepada Presiden Jokowi. Menurut Thamrin, setiap pemimpin akan kembali mengupayakan sejarah baik sebelum masa jabatannya berakhir.

        "Kalau terjadi amendemen UUD 1945, Presiden Jokowi akan mencatat sejarah buruk demokrasi Indonesia," imbuhnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: