Transformasi Digital yang Berkeadilan Kunci Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Teknologi telah membawa perubahan yang transformatif, terutama di masa pandemi saat ini. Hal ini semakin menggeser paradigma ekonomi konvensional ke ekonomi berbasis digital.

Meskipun terdapat banyak tantangan dalam transformasi ekonomi berbasis digital, proses ini membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Untuk itu kebijakan strategis perlu disusun untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi yang berkembang pesat ini tetap inklusif dan memberikan akses terhadap peluang-peluang baru.

Knowledge Sector Initiative (KSI) menyelenggarakan webinar bertema “Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pendekatan Digital”. Webinar ini merupakan pembuka dari seri Konferensi Knowledge-to-Policy (K2P).

Konferensi ini menjadi wadah pertemuan dan pertukaran diskusi untuk menekankan pentingnya integrasi pengetahuan ke kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, serta pentingnya lembaga think tank sebagai aktor dalam proses penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti di Indonesia.

Acting Minister Counsellor, Governance and Human Development, Kedutaan Besar Australia, Simon Ernst mengatakan transformasi ekonomi digital untuk pembangunan berkelanjutan membutuhkan pemikiran dan adaptasi baru untuk menyelaraskan kembali kebijakan dan institusi dengan situasi ekonomi digital.

Sementara itu Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan trasformasi ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan sebagai salah satu strategi menuju Indonesia Maju 2045.

“Transformasi ekonomi Indonesia pasca Covid-19 sedang disiapkan dan dikoordinasikan oleh Bappenas dengan tidak menggunakan skenario business as usual, tetapi menggeser ekonomi dari mengandalkan sektor ekstraktif ke pengetahuan yang inovatif, dan mengurangi ketergantungan pada komoditas kepada industri bernilai tambah.

Dalam RPJMN 2020-2024, transformasi digital diarusutamakan agar dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh berbagai sektor serta didukung dengan perluasan infrastruktur digital dan penguatan ekosistem digital.

“Kami sedang menyiapkan masterplan pengembangan industri digital Indonesia yang kami arahkan untuk mendorong kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam rangka penguatan pasokan dan konsumsi produk industri digital secara nasional. Transformasi digital akan diarahkan untuk menjadi pengungkit ekonomi nasional sekaligus ekonomi yang produktif dan inklusif,” kata Amalia.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas dan Chair of the G20 Development Working Group, Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan, menyampaikan kebijakan terkait potensi Indonesia dalam mendorong ekonomi hijau dan biru untuk meningkatkan transformasi ekonomi digital.

“Sinergi penerapan ekonomi hijau dan biru melalui transformasi digital akan mendorong perubahan sistemik yang menghasilkan struktur ekonomi sosial dan masyarakat yang lebih efisien dan berkelanjutan.” kata Scenaider.

Dalam diskusi ini, terdapat beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan diskusi. Diantaranya adalah pentingnya peran teknologi digital untuk mempercepat transformasi ekonomi menjadi ekonomi yang lebih berbasis pada ekonomi hijau dan ekonomi biru.

Selain itu perlunya keseimbangan regulasi dan kerangka hukum yang mendorong inovasi dan melindungi hak warga, lalu akses teknologi digital yang inklusif dan merangkul semua kempok masyarakat.

Pentingnya infrastruktur dan literasi digital yang merata di seluruh Indonesia serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan juga menjadi syarat untuk mencapai transformasi ekonomi yang berkelanjutan.