Jokowi 'Meledak-ledak' Gegara Menterinya Rajin Impor, Pengamat: Tidak Ada Perbaikan yang Signifikan!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengevaluasi kinerja jajarannya dalam penggunaan APBN, APBD, hingga anggaran BUMN.

Menurut Jokowi, masih banyak kementerian yang menggunakan dana negara untuk membeli barang impor atau dari luar negeri.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai evaluasi itu sudah bukan masalah baru.

“Artinya, dari dulu masalahnya sama dan tidak ada perbaikan yang signifikan,” kata Bhima saat dikonfirmasi, Minggu (27/3).

Baca Juga: KKB Papua Buat Prajurit TNI Masuk Liang Kubur Lagi, Netizen Soroti Dudung Abdurachman: Saudaranya!

Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) pada 2021, transaksi belanja dari UMKM baru mencapai 33,6 persen.

Padahal, Presiden meminta minimal anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar 40 persen diserap UMKM.

Kemudian pada tahun yang sama, untuk pengembangan produk yang masuk e-catalog hanya sebesar 46.903 dari target 70 ribu produk.

Bhima menjelaskan produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) seringkali dipandang sebelah mata karena adanya aturan minimum produk dalam setiap pengadaan barang.

Oleh karena itu, kementerian dan lembaga harus memberikan pendampingan kepada UMKM.

“Pendampingan itu untuk memenuhi standarisasi produk lokal agar tidak melulu mengandalkan impor,” kata Bhima.

Baca Juga: Tegaskan Sikap Perindo, Suara Hary Tanoesoedibjo Menggelegar Soal Penundaan Pemilu: Kami...

Selain itu, Jokowi juga mengimbau jika kementerian, pemda, dan BUMN membeli barang dalam negeri, maka akan ada tambahan modal dan investasi oleh pengusaha dalam negeri sehingga dapat juga membuka lapangan pekerjaan. (jpnn/fajar)