Ingin Menegakkan Sanksi, Jepang Berencana Memperketat Aturan Kripto

Seorang pejabat pemerintah mengungkapkan pada hari Senin (28/3/2022) bahwa Jepang berencana untuk mengubah Undang-Undang Valuta Asing dan Perdagangan Luar Negeri untuk membawa pertukaran kripto di bawah lingkup undang-undang yang mengatur bank. Amandemen yang diusulkan sedang dilakukan untuk mencegah negara-negara yang terkena sanksi mengambil tindakan mengelak menggunakan aset digital.

Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan dalam konferensi pers bahwa pemerintah berencana untuk memperkenalkan Rancangan Undang Undang (RUU) untuk merevisi undang-undang valuta asing untuk memasukkan pertukaran kripto.

Baca Juga: Coinbase Minta Informasi Tambahan Bagi Pengguna di Kanada, Singapura dan Jepang, Ini Detailnya

Fumio Kishida, perdana menteri negara yang baru terpilih, juga mendukung revisi yang diusulkan dan menyerukan langkah terkoordinasi dengan sekutu Barat untuk menegakkan undang-undang baru.

Di bawah undang-undang valuta asing yang direvisi, pertukaran kripto, seperti bank, akan diminta untuk memverifikasi dan menandai transaksi yang terkait dengan individu atau kelompok Rusia yang disetujui.

Jepang, bersama dengan sebagian besar sekutu Barat, telah melakukan berbagai sanksi keuangan terhadap Rusia setelah tindakannya di Ukraina. Awal bulan ini, badan pengatur keuangan di negara itu meminta pertukaran kripto untuk menahan diri dari mengizinkan transaksi untuk target yang disetujui.

Baca Juga: Mau Investasi Aset Kripto? Simak Dulu Beberapa Tips ini

Namun, amandemen parlemen terhadap undang-undang tersebut akan menjadikannya paksaan hukum bagi pertukaran kripto untuk memblokir transaksi bagi berbagai pejabat Rusia yang disetujui, oligarki, bank dan lembaga lainnya.

Alasan kekhawatiran tentang Rusia yang berpotensi mencoba menghindari sanksi menggunakan cryptocurrency muncul dari meningkatnya minat negara itu di pasar kripto dan komentar baru-baru ini yang dibuat oleh para menterinya.

Sanksi keuangan terhadap Rusia telah memaksanya untuk mencari sistem pembayaran alternatif dan metode untuk mengakses pasar perdagangan internasional. Sementara spekulasi tentang kemungkinan penggunaan aset digital untuk menghindari sanksi perdagangan telah menjadi salah satu topik diskusi terpanas, para ahli telah menolak kekhawatiran seperti itu sebagai "sama sekali tidak berdasar."