Perangkat Desa Dukung Jokowi 3 Periode, Pakar Minta Polisi Bergerak

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, menyebut dukungan dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) 3 periode adalah pelanggaran konstitusi secara terang-terangan. Menurutnya, hal itu berani dilakukan oleh APDESI buntut dikabulkannya permintaan yang diajukan asosiasi tersebut.

Achmad melanjutkan, hal tersebut sudah barang pasti tidak baik dilakukan oleh Presiden dan pemerintah Desa. Alasannya, mereka-mereka ini yang seharusnya menjaga dan menyerukan agar konstitusi tetap dijaga, tapi malah mempertontonkan sebaliknya.

Baca Juga: Jeng Jeng, Rocky Gerung Sebut PKS Itu Partai Kehendak....

"Ini sungguh mempertontonkan sebuah upaya eksplisit untuk melanggar konstitusi. Publik melihat bahwa ini adalah upaya sistematis ke arah perpanjangan periode untuk melegitimasi big data yang pernah digembar-gemborkan sebelumnya oleh Menko Luhut Binsar Pandjaitan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima.

Lebih lanjut, ia pun meminta Polisi sebagai penegak hukum mencegah hal ini terus berlanjut. Pasalnya, upaya ini jelas sekali bentuk pelanggaran konstitusi.

"Tentunya jika ada upaya masif apalagi ada rencana deklarasi untuk mendukung Jokowi 3 periode pasca lebaran ini dikategorikan sebagai upaya untuk melanggar konstitusi maka Polisi sebagai lembaga penegak hukum harus mencegah agar upaya ini tidak dilakukan," katanya.

Apalagi, sempat terjadi pada beberapa hari yang lalu di Pekanbaru, kala masyarkat merasa dibohongi kala acara bagi-bagi minyak goreng. Acara yang dilangsungkan di GOR Kompleks Stadion Kaharudin Nasution itu ternyata bagian dari gerakan politik untuk mendukung Jokowi 3 periode.

"Ini akan mencoreng wajah pemerintah dan akan tercatat menjadi sejarah yang buruk bagi demokrasi di Indonesia. Karena ini adalah upaya rezim pemerintahan yang menggunakan kekuasaan untuk melanggar konstitusi. Prosedural amandemen seolah-olah hanya aspek mekanisme legal saja tapi tidak dipertimbangkan tentang prinsip demokrasi itu sendiri sebagai nilai moral," ujarnya menjelaskan.

Achmad mengaskan, sebaikan Presiden Jokowi beserta para pendukungnya harus membuka telinga lebar-lebar terhadap narasi publik yang menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.

"energi dan pikirannya fokuskan kepada penangangan persoalan-persoalan yang sedang terjadi seperti pemulihan ekonomi, menurunkan harga-harga dan kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat karena ini membuat masyarakat menderita," pungkas Achmad.

Telah diberitakan sebelumnya,  beberapa kepala desa meneriakkan Jokowi 3 periode saat acara Silaturahmi Nasional Desa 2022. Seruan itu mereka sampaikan di depan Jokowi dan Luhut. Ketua Umum APDESI versi Surtawijaya berkata pihaknya mendukung Jokowi melanjutkan jabatannya karena semua tuntutan mereka telah dikabulkan.

Baca Juga: Madrasah Disebut Akan DIihapus di RUU Sisdiknas, Eh Begini Respons Menag Yaqut

Apdesi pun berencana mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi 3 periode usai Lebaran Idulfitri.

“Habis Lebaran kami deklarasi (dukungan Presiden Jokowi tiga periode). Teman-teman di bawah kan ini bukan cerita, ini fakta, siapa pun pemimpinnya, bukan basa-basi, diumumkan, dideklarasikan apa yang kita inginkan,” ujarnya.

Surta menjelaskan, Presiden Jokowi sudah banyak mengabulkan permintaan para kepala desa. Sehingga mereka menilai Kepala Negara peduli dengan desa.