Jeng Jeng, Rocky Gerung Sebut PKS Itu Partai Kehendak....

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Anggota Legislatif PKS se-Jawa Timur, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta sebagai persiapan Pemilu 2024. Salah satu yang jadi pembicara dalam acara itu adalah pengamat politik Rocky Gerung. 

Rocky menilai PKS bisa berperan sebagai oposisi yang  mengawal isu dan program yang diabaikan pemerintah. Ia menyinggung konstitusi negara mengamanatkan perwujudan keadilan dan jaminan kesejahteraan. 

Baca Juga: Bila Akan Duet dengan Puan di Pilpres 2024, PDIP Wanti-Wanti Anies Harus Lakukan...

Menurut dia, saat ini hanya PKS yang secara eksplisit menyebutkan jaminan keadilan dan kesejahteraan sebagai dasar partai. 

"Masa depan nanti berimpit dengan ideologi PKS, keadilan dan kesejahteraan. Tidak ada partai yang secara eksplisit bilang itu. Itu perintah konstitusi untuk memberikan keadilan dan menjamin kesejahteraan. Memelihara fakir miskin dan mengusir oligarki," kata Rocky seperti disampaikan dalam keterangan resmi DPP PKS dan dikutip pada Rabu, 30 Maret 2022. 

Dia menyebut saat ini uang yang mestinya dipakai untuk memelihara fakir miskin malah digunakan buat proyek ibu kota baru. Menurut Rocky, tatanan dunia sekarang tengah bergerak ke arah keadilan dan kesetaraan. 

Rocky menilai PKS mesti bisa mengubah tatanan politik dan ekonomi secara kualitatif, bukan hanya kuantitatif. Ia bilang demikian karena sejarah politik sekarang membawa PKS sebagai oposisi.

"Jika mendapat kepercayaan rakyat harus mampu melakukan perubahan secara kualitatif baik dari struktur ekonomi maupun politik secara mendasar. Kita dipanggil sejarah dan tidak bisa mengelak sebab PKS itu Partai Kehendak Sejarah," sebut Rocky. 

Pun, ia mengatakan saat ini tantangan lain yang dihadapi politik Indonesia adalah oligarki. Bagi dia, oligarki tak akan bisa lenyap dalam sebuah momen sekejap. Namun, kerja-kerja panjang agar peran oligarki bisa mengecil.

Terkait kondisi politik nasional, Rocky sependapat dengan sikap PKS yang menolak beberapa kebijakan pemerintah seperti pindah Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur atau Kaltim. Begitu juga wacana penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga: Permintaan Anak Buah Prabowo Gak Main-Main! IDI Diminta Dibubarkan!

Rocky menyindir untuk proyek IKN menarik perhatian setelah mundurnya Softbank sebagai calon investor. Begitu juga kemunculan penggunaan APBN hingga usulan dana IKN dengan urunan dari rakyat. 

"Plin-plannya penggunaan APBN hingga wacara patungan dari uang rakyat. Ini sinyal buruk bagi investor internasional dan semua ambisi ini dibatalkan oleh tindakannya sendiri," ujar Rocky.

 "Maka pemerintahan itu sejatinya adalah pemerintahan akal bukan pemerintahan orang. Sebab, jika kita tidak punya akal maka kita akan diakali," tutur Rocky.