DPR Berharap Transisi Covid-19 Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengharapkan transisi Covid-19 menjadi momentum penting dalam pemulihan ekonomi secara merata di seluruh wilayah Indonesia agar dapat dirasakan masyarakat. Mengingat dalam dalam upaya pengendalian Covid-19 yang kian hari semakin menemukan titik cerah. 

“Sebagaimana pemulihan kesehatan dirasakan masyarakat di seluruh lapisan, pemulihan ekonomi juga harus dirasakan masyarakat sampai ke tingkat paling bawah. Kondisi pemulihan ekonomi tidak boleh hanya di atas kertas, tidak boleh hanya angka-angka, tetapi harus benar-benar dirasakan rakyat,” ujar Puan dalam siaran pers yang diterima WartaEkonomi, Selasa (5/4/2022).

Baca Juga: Pecat Terawan Dinilai dan Dinilai Tak Dukung Produk Negeri, DPR Jadi Curiga Ada Siapa Dibalik IDI

Bukan hanya itu, pihaknya juga mengimbau pemerintah membatu perekonomian masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui program-program kesejahteraan sosial di masyarakat. Terutama bahan-bahan pokok dan bahan bakar minyak yang merupakan kebutuhan utama rakyat Indonesia.

“Jangan sampai ketika pemerintah bicara pemulihan ekonomi dalam masa transisi, harga-harga komoditas dan BBM justru meningkat. Terlebih, di saat kebutuhan dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat mendekati hari raya," tegas Puan dengan wartawan warta ekonomi.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menekankan, klaim pemerintah soal tren pemulihan ekonomi di masa transisi Covid-19 harus sejalan dengan apa yang dirasakan rakyat. 

Terlebih lagi kata dia, sejumlah program insentif seperti penghapusan pajak penghasilan yang diterapkan selama pandemi sudah tidak berlaku lagi.

Baca Juga: Banjir Kritikan, IDI Minta DPR Tak Campuri Soal Pemecatan Terawan

“Jangan sampai segala keringanan untuk rakyat selama pandemi sudah dihentikan satu per satu tapi pemulihan ekonominya belum dirasakan, sehingga beban ekonomi rakyat bukannya berkurang tapi malah semakin berat,” pungkas mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) tersebut.