Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Elite Senayan Tegaskan 'Semua Sudah Tahu' Pihak di Balik Operasi Penyadapan Listyo Sigit Prabowo

Elite Senayan Tegaskan 'Semua Sudah Tahu' Pihak di Balik Operasi Penyadapan Listyo Sigit Prabowo Kredit Foto: Dok Polri
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Benny K. Harman melontarkan pernyataan tajam mengenai dugaan adanya jaringan persekongkolan di balik kasus penyadapan ilegal yang menjerat Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Politikus Senior Partai Demokrat tersebut mengisyaratkan bahwa pihak-pihak yang bersekongkol dalam operasi penyadapan terhadap presiden bukanlah hal yang asing lagi bagi publik.

Baca Juga: Takut Potensi Kawin Sedarah, Menhut Raja Juli Beri Lampu Hijau Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon

Ketika menyinggung aktor-aktor yang diduga terlibat dalam permufakatan jahat tersebut, ia menegaskan bahwa masyarakat sudah memahami duduk perkaranya tanpa perlu dijelaskan secara gamblang.

"Siapa yang bersekongkol? Semua sudah tahu. Mosok tanya lagi," kata Benny dikutip Jumat (20/11/2026).

Menurut Benny, keterlibatan jaringan persekongkolan menjadi indikator kuat bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri sebagai pelanggaran administrasi maupun tindak pidana siber biasa.

Mengingat objek yang disadap adalah komunikasi istana serta agenda resmi kepala negara, ia menilai operasi tersebut mengandung unsur permufakatan jahat dengan tujuan menggoyang legitimasi kekuasaan.

"Yang disadap itu istana dan kegiatan presiden. Ini adalah perbuatan makar. Ada persekongkolan dan permufakatan jahat dengan motif untuk tujuan mengambil alih kekuasaan yang sah," ujar Benny.

Adapun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sendiri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Selain Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, penyidik juga menjerat Mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan Mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.

Hingga saat ini, tiga dari empat tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Adapun satu tersangka lainnya belum ditahan karena alasan pemulihan kondisi kesehatan.

Berdasarkan penelusuran proses hukum yang berjalan, dugaan aksi penyadapan ilegal terhadap presiden tersebut diketahui telah berlangsung sejak 2025.

Baca Juga: Tolak Masuk Koalisi Prabowo, Megawati: Dikasih Masuk, Saya Bilang Terima Kasih, di Luar Aja!

Atas peristiwa tersebut, presiden telah mengambil keputusan tegas memberhentikan Listyo Sigit Prabowo. Selain jalur pidana, pihak kepolisian juga telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) bagi Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Keduanya berujung pada sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar