Wapres Dukung Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua-Papua Barat

Pemerintah berupaya keras merealisasikan berbagai program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin mengatakan, keseluruhan agenda yang disusun baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (pemda) harus dipastikan dapat bersinkronisasi agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan.

Untuk itu, diperlukan dukungan berbagai pihak, salah satunya Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) yang keberadaannya dekat dengan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan keamanan untuk kesejahteraan. Selain itu, pembentukan badan pengarahnya serta menyusun rencana induk percepatan pembangunan Papua yang program-programnya harus disinkronisasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota.

Baca Juga: Surat Sudah Diteken, Mimpi China Punya Pangkalan Dekat Papua Segera Terwujud?

"Untuk semua itu, pemerintah tidak mungkin jalan sendiri. Satu paling penting itu adalah kehadiran gereja," tegas Wapres saat menerima audiensi Badan Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Papua (PGGP) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara Nomor 15, Jakarta, Rabu (20/04/2022).

Menurut Wapres, di tengah pluralisme yang ada, PGGP yang terdiri dari pemuka agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik diharapkan dapat menjadi penyebar pesan damai di tanah Papua dan menjadi mediator apabila terjadi gesekan di masyarakat.

"Gereja-gereja lokal berperan mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan itu. Kami menekankan perlunya penguatan peran gereja khususnya PGGP," imbau Wapres.

Salah satu cara yang dapat ditempuh, lanjutnya, adalah dengan melakukan kolaborasi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sehingga pesan damai tersebut dapat juga sampai ke umat antaragama.

"Berkolaborasi dengan FKUB dan lembaga-lembaga lintas agama menyebarkan pesan-pesan perdamaian dari tanah Papua," papar Wapres.

Wapres juga menekankan agar para pemuka agama, khususnya yang tergabung dalam PGGP, untuk tidak mudah terpengaruh dengan kepentingan politik tertentu. Sebab, sebagai pemuka agama yang memiliki jemaah dan tutur katanya didengar oleh masyarakat, hal tersebut menjadi penentu dalam menciptakan perdamaian dan kerukunan di tengah masyarakat. "Harus ada perubahan paradigma melalui peran gereja," lanjutnya.

Sebagai penutup, Wapres berpesan agar seluruh upaya yang sedang dirintis saat ini agar dijalankan dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang baik agar nantinya dapat diwariskan kepada generasi penerus dengan baik dan harmonis. "Kita harus mewariskan situasi damai, situasi yang kondusif, bagian penting yang harus kita kuat, saya yakin tidak pernah berhenti," pungkas Wapres.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PGGP Papua Barat Sherly Parinussa mengungkapkan optimisme dan dukungannya terhadap program yang dirancang oleh pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

Menurutnya, PGGP akan bersama-sama pemerintah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan program ini, di antaranya dengan menghadirkan umat yang benar-benar memahami tugas tanggung jawabnya.

"Kami pastikan kehadiran kami sebagai tokoh agama, pendeta akan bersama dengan Bapak Ma'ruf Amin, kami akan menopang Bapak dalam percepatan pembangunan Papua," ungkap Sherly.

Hadir dalam audiensi ini Ketua Umum PGGP Papua Pdt. Hiskia Rollo, Ketua PGGP Papua Barat Pdt. Sherly Parinussa STH, serta anggota PGGP di antaranya Jhony Banua Rouw, Pdt. Simson Aronggear, Pdt. Kornelius Sutriyono, Pdt. Jalahan Sianturi, Pdt. Dr. James Wambrauw, dan Max Fredrik Leatemia.