Hadi Tjahjanto Jadi Kepala BPN, Mafia Tanah Bakal Ketar-Ketir

Sofyan Djalil bersyukur Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menggantikan dirinya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) di Kabinet Indonesia Maju. Sebab, ia meyakini Hadi bisa memerangi mafia tanah yang masih berkeliaran saat ini.

Bahkan, Mantan Menko Perekonomian ini juga menyebut mafia tanah akan berpikir panjang untuk melakukan aksi kejahatan di sektor pertanahan.

Baca Juga: Jokowi Lantik Menteri Baru, Surya Paloh: Stabilitas jadi Prioritas Utama

"Kami punya program memerangi mafia tanah ini cukup mengkhawatirkan. Tapi hamdallah bapak, rasanya sekarang mafia tanah berpikir dua-tiga kali bahkan tujuh kali karena prinsip saya mafia tanah tidak boleh menang," ujarnya usai Sertijab di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/6/2022).

Sofyan melanjutkan, saat ini pemberantasan mafia juga dibantu beberapa pemangku kepentingan mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga perguruaan tinggi. Menurutnya, dengan adanya bantuan tersebut pemberantasan mafia tanah bisa terkoordinasi.

"Alhamdulillah baik sekali kita capai, tapi pekerjaan ini masih kita kejar karena banyak sekali memakan korban mafia tanah denhan segala macam, Tapi dengan kita sekarangan kerja sama dengan kepolisian, kejaksaan," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Hadi Tjahjanto memastikan, pemberantasan mafia tanah menjadi program priotasnya saat mengemban tugas sebagai menteri. Bahkan, dia akan menambah pejabat-pejabat kepolisian dan kejaksaan untuk masuk tim pemberantasan mafia tanah.

"Masalah mafia tanah sudah mulai mereda ada pejabat dari kepolisian dan kejaksaan itupun akan kita tambah supaya mafia tanah benar-benar tidak ada. Kita akan tekan," tegasnya.

 Selain itu, Hadi juga akan turun ke lapangan untuk menanyakan kepada masyarakat terkait keberadaan mafia tanah. Kemudian, dia juga akan meminta pendapat masyarakat terkait pelayanan pengajuan sertifikat tanah.

"Apa ada yang lain-lain, apa masih ada konflik apa permasalahan-permasalahan sewa yang begitu besar dan ada permasalah pendapatan negara bukan pajak yang begitu besar kemudian arah ke mana itu akan kita lihat," katanya.