Mantap! Kinerja Belanja Negara Sudah Baik Tapi Masih Perlu Didorong, Ini Langkah Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa belanja negara sudah terealisasi sebesar Rp938,2 triliun atau 34,6 persen dari target pada APBN. Menkeu mengingatkan bahwa capaian realisasi belanja ini masih perlu dipercepat lagi mengingat saat ini sudah mulai masuk pertengahan tahun.  

"Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp319,2 triliun itu 33,7 persen terhadap total belanja APBN. Belanja non K/L ini yang biasanya didominasi oleh subsidi (terealisasi) Rp334,7 triliun atau 33,5 persen terhadap total APBN. Transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp284,3 triliun atau 36,9 persen. Dari sisi pembiayaan investasi (terealisasi) Rp18 triliun sampai dengan 20 Juni," papar Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, mengutip dari siaran resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (23/6/2022). 

Baca Juga: Luar Biasa! APBN Mei 2022 Catat Surplus Lagi Rp132,2 Triliun

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dimanfaatkan terutama untuk belanja pegawai termasuk THR, kegiatan operasional K/L, pengadaaan peralatan mesin, jalan, irigasi, jaringan, serta penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Sementara itu, pada pos belanja non K/L, realisasinya didukung terutama oleh penyaluran subsidi, kompensasi BBM, dan pembayaran pensiun termasuk THR, dan jaminan kesehatan ASN. 

"Kemudian untuk TKDD ini juga ada hal yang perlu untuk kita sampaikan karena kemajuan dari TKDD kita untuk beberapa pos mengalami kontraksi yang cukup dalam. Ini karena kinerja dari pemerintah daerah. Nanti kita lihat dan kita sudah komunikasikan dengan pemerintah daerah," lanjutnya. 

Baca Juga: Realisasi Belanja Negara per Mei 2022 Turun 0,8%, Berikut Paparannya!

Penyaluran transfer ke daerah sampai dengan 31 Mei 2022 secara nominal mengalami penurunan sebesar 4,6 persen, tersalur sebesar Rp284,25 triliun atau 36,9 persen dari total alokasi TKDD 2022 berdasarkan pagu awal. Capaian ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun anggaran 2021 sebesar Rp298,03 triliun atau 37,4 persen. 

"Kalau pembiayaan investasi telah terealisasi Rp18 triliun (sampai 20 Juni 2022). Ini kami melakukan akselerasi yaitu untuk LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) mencapai Rp10 triliun, FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) Rp7 triliun, dan LDKPI (Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional) Rp1 triliun. Kita akan terus mencoba melihat kinerja dari investasi pemerintah. Oleh karena itu, sekarang prosedur untuk pencairan anggaran pembiayaan harus disertai dengan key performance indicator dari masing-masing lembaga supaya anggaran investasi yang dialokasikan oleh Pemerintah betul-betul bisa target output dan outcome yang semakin baik," imbuh Sri Mulyani.