Realisasi Belanja Negara per Mei 2022 Turun 0,8%, Berikut Paparannya!

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa realisasi belanja negara per Mei 2022 turun 0,8 persen, yaitu dari Rp945,7 triliun pada periode yang sama tahun lalu, menjadi Rp938,2 triliun yang merupakan 34,6 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.

"Jika melihat saat ini sudah memasuki bulan keenam, dengan realisasi hingga Mei Rp938,2 triliun, ini masih agak lambat dari sisi kecepatan belanja," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Mei 2022 yang digelar secara daring, pada Kamis (23/6/2022).

Baca Juga: IMF Sampai Bank Dunia Revisi ke Bawah Proyeksi Ekonomi Global, Ini Kata Menkeu!

Realisasi di atas meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp319,2 triliun atau 33,7 persen dari pagu APBN dengan manfaat belanja pegawai, termasuk THR dan kegiatan operasional K/L. "Untuk kegiatan operasional K/L ada untuk pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta penyaluran bansos ke masyarakat," terangnya.

Realisasi belanja negara juga termasuk belanja non K/L yaitu Rp334,7 triliun yang sudah mencapai 33,5 persen dari pagu dengan alokasi untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan pembayaran pensiun termasuk THR serta jaminan kesehatan ASN.

Secara rinci, belanja K/L Rp319,2 triliun meliputi belanja pegawai Rp101,1 triliun yang naik 4,7 persen (yoy) dengan manfaat untuk gaji dan tunjangan Rp67,3 triliun serta tunjangan kinerja, honorarium dan lembur Rp33,8 triliun.

"Belanja K/L juga termasuk belanja barang sebesar Rp109,6 triliun yang turun 17,2 persen dibanding Mei 2021 Rp132,4 triliun meliputi Rp25 triliun untuk PCPEN dan Rp84,5 triliun untuk belanja barang lainnya," ujar Menkeu.

"Pemanfaatan belanja barang ini juga meliputi dari Kemenkes sebesar Rp25,1 triliun, yaitu klaim pasien Rp16,2 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp2 triliun dan vaksinasi Rp1,9 triliun," ungkapnya.

Selain itu, ada Kemenhan Rp12,5 triliun untuk harwat alutsista Rp1,9 triliun, pengelolaan barang milik negara (BMN) Rp2,6 triliun, dan penyelenggaraan kesehatan Rp1,2 triliun. Sementara, untuk Polri Rp10 triliun, meliputi dukungan sarana dan prasarana Rp2,5 triliun serta Kamtibnas atau operasi kepolisian Rp2,1 triliun.

Selanjutnya, Kemenkeu Rp8,9 triliun untuk BLU sawit Rp4,5 triliun dan LPDP Rp1 triliun sekaligus Kemenag Rp7,3 triliun yakni penyaluran BOS Rp4,5 triliun.

Belanja modal Rp41,7 triliun yang turun 1,5 persen dari Rp59,3 triliun pada Mei 2021 pun turut masuk dalam belanja K/L dengan pemanfaatan seperti peralatan dan mesin Rp19,8 triliun di Kemenhan dan Polri.

"Ada juga pembangunan gedung pada Kemenhan, Kemenhub, Kementerian PUPR dan Kemenag. Gedung dan bangunan sebesar Rp4,3 triliun," papar Menkeu.

Belanja modal turut digunakan untuk jalan, jaringan dan irigasi Rp15,7 triliun meliputi pembangunan jalan dan preservasi jalan Rp5,8 triliun dan pembangunan bendungan Rp3,9 triliun.

Sementara, belanja non K/L Rp334,7 triliun meliputi kompensasi BBM Rp18,1 triliun, subsidi reguler Rp65,24 triliun, subsidi kurang bayar tahun sebelumnya Rp10,17 triliun serta program Kartu Prakerja Rp3,8 triliun.

Selain belanja K/L dan non K/L, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga menjadi bagian dari belanja negara dengan realisasi Rp284,3 triliun atau 36,9 persen terhadap APBN Rp769,6 triliun.

"Yang terakhir ada pembiayaan investasi sampai 20 Juni 2022 mencapai Rp18 triliun yang ditujukan untuk Badan Layanan Umum (BLU) LMAN sebesar Rp10 triliun, investasi pemerintah pada program FLPP Rp7 triliun dan BLU LDKPI Rp1 triliun," ungkapnya.