Di Acara Syarikat Islam, Bu Susi: Situasi Ekonomi Sulit Tapi Harus Dihadapi

Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI) menggelar sarasehan kebangsaan dengan tema 'Demokrasi & Keadilan Sosial' di markas PP SI di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Minggu (3/7/2022).

Hadir dalam acara Sarasehan tersebut dihadiri oleh antara lain Ketua Umum Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moch. Jumhur Hidayat, pengamat Rocky Gerung, peneliti BRIN, Siti Zuhro. Tokoh aktivis nasional. Syahganda Nainggolan, serta mantan Menteri Kelautan & Perikanan RI Susi Pudjiastuti, dan tokoh Malari Salim Hutajulu.

Dalam kesempatan ini, Susi Pudjiastuti mengatakan, situasi ekonomi yang sulit paska pandemi covid 19 berlanjut dengan perang Rusia - Ukraina membuat keadaan makin sulit namun situasi saat ini sebagai emak-emak dari kampung (Pengandaran) mau tak mau harus di hadapi.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Undang Elon Musk ke Pangandaran, Ternyata Ini Alasannya

"Ini curahan hati emak-emak dari kampung, dari Pengandaran ya. Saya tadi baru saja diskusi bersama relawan Kopi Susi di Jakarta dan saya di tarik untuk mampir ke acara Syarikat Islam ini sekaligus menagih janji Rocky Gerung untuk memindahkan diskusi akal sehat dari Jakarta ke Pengandaran. Saya di undang mas Hamdan dan saya hadir untuk mendukung ide dan gagasan Syarikat Islam untuk bangsa ini,: tegas Susi di Jakarta, Minggu (3/7/2022).

Baca Juga: Doa Susi Pudjiastuti untuk Anak Ridwan Kamil: Semoga Segera Ditemukan Selamat dan Sehat

Sementara itu diikesempatan yang sama, Ferry Juliantono, Sekretaris Jenderal PP Syarikat Islam mengatakan, dengan mengangkat tema demokrasi dan keadilan sosial, sarasehan kebangsaan ini diharapkan dapat menganalisis demokrasi Indonesia yang saat ini dirasakan makin jauh dari harapan rakyat untuk jadi lebih baik terutama demokrasi dan instrumennya yang saat ini di rasakan hanya menguntungkan elit. 

"Sementara persoalan hidup rakyat makin berat yang ditandai kenaikan sembako, listrik, bahan bakar minyak (BBM), dll. Ada perasaan umum soal ketidakadilan dimana mana dan juga perasaan umum para oligarki sudah terlalu jauh mendominasi ruang ekonomi dan politik. Ketidakadilan ini makin terasa dalam demokrasi yang tunduk pada oligarki," tegas Ferry.

Menurut Ferry, esensi perubahan yang dibutuhkan rakyat bukan sekedar pergantian atau sirkulasi elit. "Syarikat Islam diharapkan kembali mengambil peran sejarah perjuangan ya sekarang. Logika elite tentang demokrasi pergantian atau sirkulasi elit. Tapi logika rakyat tentang ketidakadilan menginginkan perubahan. 

"Syarikat Islam akan memelopori bahwa demokrasi itu akan tumbuh jika ada pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, ada keadilan ekonomi, ada distribusi ekonomi yang merata pada rakyat kecil bukan seperti keadaan hari ini di mana ekonomi hanya terpusat kepada segelintir orang," ungkap Ferry.

Ferry menegaskan, selain itu perjuangan Syarikat Islam lainnya saat ini adalah memperjuangkan  Presidential Threshold (PT) 0 persen agar demokrasi tidak hanya milik elit partai politik pemilik tiket PT 20 persen.

"Bagi Syarikat Islam PT 0 Persen menjadi penting agar rakyat memiliki pilihan dalam memilih pemimpin yang memperjuangkan perubahan nasib rakyat sesuai konstitusi UUD 1945," pukasnya.

Selain itu di kesempatan diskusi ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Syarikat Islam DR. Hamdan Zulva mengatakan, rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana (RUU KUHP) yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPR RI jangan sampai menjadi UU dimana suatu pemerintahan yang bisa menangkap siapa saja yang berbeda pandangan dengan pemerintah.

"Hal ini penting sekali di ingatkan pada DPR RI karena rumusan RUU KUHP yang bias maka DPR perlu membuka pembahasan itu agar rakyat bisa melakukan evaluasi apakah pasal dalam RUU itu yang akan mengikat rakyat pada akhirnya tidak memgarah pada pemerintahan yang tak bisa di kritik," ujar mantan ketua Mahkamah Konstutusi ini.

Menurut Hamdan, ketika pemerintah tak bisa di kritik maka akan jadi persoalan besar. Tapi Hamdan menyatakan setuju seorang Presiden RI tak boleh di hina tapi Presiden boleh di kritik.

"Saya setuju seorang Presiden tidak bisa di hina tapi Presiden bisa di kritik mutlak harus di beri ruang dalam UU KUHP,"pungkas Hamdan.