Terkait Daerah Otonomi Baru Papua, Mahfud MD Komitmen Lindungi Masyarakat Adat

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) melakukan pertemuan untuk menyerahkan masukan-masukan dari hasil keputusan kultural MRP, salah satunya terkait tanah Ulayat dari masyarakat adat Papua dan ibu kota provinsi baru di wilayah tersebut.

Menko Polhukam Mahfud MD memaparkan bahwa masukan yang disampaikan MRP bernilai penting bagi demokrasi Papua. Dia menegaskan, konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan perlindungan dan peraturan yang memiliki keberpihakan pada kebudayaan masyarakat adat.

Baca Juga: Tingkatkan Daya Saing Global, Kominfo Dorong Pelaku UMKM Papua Masuk ke Ekosistem Digital

"Menyangkut adat, konstitusi kita memang memberi perlindungan dan pengaturan yang lebih berpihak pada masyarakat adat, bahkan hukum adat," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/8/2022).

Terkait dengan Otonomi Khusus atau Daerah Otonomi Baru (DOB), Mahfud memaparkan bahwa kebijakan publiknya tidak lagi alternatif, tetapi bersifat implementatif. Berdasarkan sifat tersebut, Mahfud menilai, pertukaran ide dan gagasan masih bisa dilakukan, terutama masukan yang menyangkut masyarakat adat.

Mahfud juga mencatat beberapa masukan MRP yang dinilai perlu dalam mempertahankan masyarakat adat Papua. Oleh sebab itu, Mahfud juga meminta agar Kementerian Dalam Negeri bisa menindaklanjuti poin tersebut.

"Soal ibu kota, Nabire, Marauke dengan catatan tadi, perlu diskusi lebih lanjut, nanti disampaikan ke Mendagri agar itu diolah sebagai aspirasi agar dicarikan jalan tengah. Yang penting ini sifatnya sudah implementatif, bukan lagi alternatif," jelas Mahfud.

Baca Juga: Kegembiraan Anak-anak di Kampung Amagais Papua Rayakan Hari Anak Nasional 2022

Sementara itu, Ketua MRP Timotius Murib memaparkan bahwa pihaknya pun mendukung upaya pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat adat Papua. Khususnya terkait DOB, kata Timotius, meski masih dalam perdebatan, pada prinsipnya menerima dengan berbagai catatan.

"Kami lihat situasi masyarakat akar rumput di Merauke dan Nabire, pada prinsipnya mereka menerima itu dengan berbagai catatan, khususnya di Wamena ini perlu menjadi perhatian kita semua, di mana pencanangan ibu kota ini penting sekali untuk melakukan semacam pendampingan oleh MRP dan tim dari pemerintah, supaya masyarakat bisa menerima," ujar Murib.