Pemkot Bandung Anggarkan Rp 9,2 Miliar untuk Atasi Dampak Kenaikan BBM

Menyusul kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang disinyalir akan menjadi akar terjadinya inflasi ekonomi, Pemerintah Kota Bandung merencanakan langkah antisipasi melalui program padat karya, atau kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin.

Program yang bersumber pada anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ini ditaksir akan mencapai Rp Rp9,2 miliar, atau 2% dari Dana Transfer Umum (DTU), yang merupakan salah satu komponen dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk memberikan keseimbangan fiskal antardaerah.

“Ini adalah langkah bagaimana dari kegiatan kita bisa menghadirkan dan memberi dampak langsung ke masyarakat yang berpotensi terdampak inflasi, karena sekarang BBM naik, harga pangan juga naik,” kata Ema di Balai Kota Bandung, Rabu (7/9/2022).

“Kita polanya akan mengarah pada padat karya karena bantuan langsung tunai (BLT) sudah masuk APBN,” sambungnya.

Selain mengandalkan program bantuan dari pemerintah pusat, Ema menegaskan bahwa setiap pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan dana untuk penanganan dampak inflasi. Rujukan data calon penerima manfaat, kata dia, akan dirujuk berdasarkan data kewilayahan, mulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan.

Untuk sasaran penerima manfaat program padat karya, kata dia, adalah masyarakat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang saat ini terdata sebanyak 89.349 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Yang berarti sasaran program padat karya sebanyak 230.229 KPM.

“Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejauh ini ada 319.578, yang baru teralokasikan itu sebanyak 89.349, tapi insya Allah yang 89 ribu ini akan terpenuhilah seiring berjalannya waktu, untuk padat karya kita sasar sisanya,” kata Ema.

Dia memastikan akan menghalau terjadinya duplikasi data KPM, terlebih mereka yang telah terdata dalam DTKS. Meski begitu, dia memastikan bahwa program ini akan tetap menyasar kelompok masyarakat rentan secara ekonomi atau rawan kehilangan pekerjaan.

“Mereka yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan dan menjadi bagian dari pelaksanaan padat karya ini,” tegas Ema.

“Sampai saat ini ada tiga kecamatan yang sudah diakomodir di dalam APDB murni 2022, maka 27 kecamatan lainnya juga akan diakomodir dengan kegiatan padat karya ini, dana pstinya nanti kita akan tunggu, berapa kebutuhan yang akan diajukan,” imbuhnya.

Program padat karya ini, akan melibatkan enam SKPD, antara lain Dinas Pehuhungan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pedagangan dan Perindustrian, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau Dinas Pekerjaan Umum (DSDABM), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).