Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Keras! Sebut Ulah Walk Out PKS Soal Kenaikan Harga BBM Hanya Cari Muka Saja, Fahri Hamzah: Sudah Tidak Ada Harganya di Mata Masyarakat!

        Keras! Sebut Ulah Walk Out PKS Soal Kenaikan Harga BBM Hanya Cari Muka Saja, Fahri Hamzah: Sudah Tidak Ada Harganya di Mata Masyarakat! Kredit Foto: Instagram Fahri Hamzah
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan segenap menteri-menterinya menjadi hal yang patut disoroti masyarakat.

        Mengenai hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengingatkan dan meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam memitigasi dampak dari kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

        Fahri pun mendesak agar para pejabat bisa rendah hati memahami kondisi hidup rakyat yang sedang sulit.

        "Tidak semua perubahan besar di dunia itu di rencanakan, bisa tidak direncanakan dan bisa datang tiba-tiba, termasuk apa yang terjadi di kita. Jadi kita perlu waspada, rendah hati dan hati-hati dalam memitigasi keadaan ini," kata Fahri dalam keterangannya, Kamis (8/9/2022).

        Fahri menyebut, penderitaan masyarakat saat ini bertambah pilu, akibat dampak Covid-19 dan krisis global. Terlebih pendapatan masyarakat tidak bertambah, namun pengeluaran bertambah berkali lipat.

        Baca Juga: Nggak Khawatir Apa Lagi Ketakutan, Respons Anies Baswedan Setelah Keluar dari KPK Bikin Melongo Semua Orang: Senang Sekali Membantu KPK!

        "Ketika pemerintah memutuskan pencabutan subsidi untuk penyelamatan APBN, itu membawa resiko besar. Berpengaruh pada neraca rumah tangga keluarga masyarakat Indonesia. Karena pendapatannya tidak bertambah segitu-gitunya, tidak naik. Tetapi, pada saat yang sama ditekan dengan kenaikan harga BBM, sehingga menyebabkan inflasi tinggi dan menurunnya daya beli," ungkapnya.

        Menurut Fahri, seharusnya pemerintah tidak menggunakan instrumen APBN dijadikan alasan untuk menambah beban rakyat. Kebijakan menaikan BBM menurutnya sarat akan kepentingan di balik layar.

        "Keputusan ini dianggap penuh dengan agenda di belakang layar, sembunyi-sembunyi dan tidak transparan. Dan kita sayangkan, anggota DPR-nya sejak Omnibus Law itu fungsi anggaran dan pengawasan dimatikan, sehingga tidak ada perdebatan. Persekongkolan mereka sudah sempurna, kekuatannya sudah tidak ada," tuturnya.

        Ia menyebut jika kekinian terjadi manuver-manuver politik yang terjadi di DPR, sudah dianggap tidak relevan lagi, karena publik melihat sudah tidak substantif.

        Termasuk ia menyindir apa yang dilakukan Fraksi PKS yang sempat walk out di DPR RI, Rabu kemarin.

        "Ini akhirnya dihubungkan dengan upaya cari muka saja, termasuk yang dilakukan PKS kemarin. Semua sudah tidak ada harganya di mata masyarakat. Perlu ada reformasi politik besar-besaran di DPR agar struktur dan postur dari pengawasan rakyat ini menjadi menjadi kuat, kalau sekarang tidak ada sama sekali," tuturnya.

        Baca Juga: Sulit Betul Jadi Anies Baswedan... Jokowi yang Naikin Harga BBM, Anies Diminta Gratiskan Ongkos Transportasi Umum: Upaya Kurangi Polusi

        Lebih lanjut, Fahri pun mewanti-wanti agar pemerintah hati-hati mengelola kondisi saat ini. Soal adanya bantalan-bantalan sosial, dianggap masih belum cukup.

        "Kepada para pejabat, ya tolonglah agak rendah hati sedikit, untuk menimbang kesulitan masyarakat. Jangan merasa sok hebat kalau diprotes. Sebab, banyak orang-orang yang tidak sanggup berbicara untuk menyatakan apa yang sebenarnya. Sementara lembaga perwakilannya sudah ditutup dan tidak berani bicara juga. Jadi penderitaan rakyat tambah pilu."

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: