Kredit Foto: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sebagai daerah induk untuk melakukan inventarisasi aset yang akan dihibahkan atau dipinjampakaikan kepada Provinsi Papua Pegunungan.
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan Peresmian Provinsi dan Pelantikan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Sekretariat Satgas Pengawalan DOB Provinsi Papua Pegunungan, Selasa kemarin.
Baca Juga: Pokja III Satgas Pengawalan DOB Tingkatkan Kerja Sama Persiapkan Peresmian Provinsi Papua Pegunungan
Dalam kunjungan kerja gelombang kedua ini, Ketua Tim 2 Pokja III Satgas Pengawalan DOB Edi Cahyono mengatakan, kehadirannya adalah untuk mengonfirmasi sejumlah persiapan terkait dengan peresmian Provinsi Papua Pegunungan.
"Hari ini (pembahasannya) memang luas, terkait masalah penataan aset, khususnya aset yang masih perlu diklarifikasi kembali," ujar Edi Cahyono dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/9/2022).
Selain menginventarisasi aset, Pemprov Papua juga diminta untuk membuat Berita Acara Penyerahan/Hibah, yang diharapkan dapat diselesaikan maksimal dalam waktu dua pekan ini.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya juga akan menyiapkan fasilitas rumah untuk Penjabat (Pj.) Gubernur dan Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) dengan melakukan renovasi sesuai kebutuhan. Adapun pendanaannya berasal dari Dana Talangan dalam APBD Provinsi Papua Pegunungan setelah disahkan.
Selanjutnya, dalam rapat itu Pemprov Papua didorong untuk segera mengusulkan jumlah personel yang akan mengisi formasi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan. Begitu pula halnya dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) di wilayah Papua Pegunungan, diminta untuk melakukan hal serupa. Usulan dari masing-masing Pemkab tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan oleh Sekretaris Asosiasi Bupati Papua Pegunungan.
"Yang kedua terkait masalah ASN, inventarisasi data-data, dokumen ASN yang harus segera dilaksanakan yang nantinya menjadi bagian dari ASN Provinsi Papua Pegunungan," tutur Edi Cahyono.
Baca Juga: Pemerintah Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Dibahas di Rapat Paripurna
Berikutnya, dalam kunjungan kerja kali ini, tim juga memastikan kesiapan pelantikan Pj. Gubernur Papua Pegunungan. Bahkan, dalam forum yang sama, juga disepakati agar Pemprov Papua membentuk Tim Satgas Provinsi guna memfasilitasi penyiapan peresmian dan pelantikan Pj. Gubernur Papua Pegunungan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Aldi Ginastiar