Pemerintah Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Dibahas di Rapat Paripurna

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibahas lebih lanjut ke Rapat Paripurna.

Hal itu disampaikan pada Rapat Kerja Tingkat I antara Komisi II DPR RI bersama Pimpinan Komite I DPD RI, Mendagri, Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkumham dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senin (12/9/2022). Rapat tersebut membahas RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Baca Juga: Kemenkeu Dukung RUU Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya

"Terhadap RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini, pemerintah sekali lagi pada prinsipnya setuju untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya atau pengambilan keputusan tingkat II," ujar Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/9/2022).

Menurutnya, pemerintah sangat optimistis pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bakal mempercepat pembangunan di Papua. Keyakinan itu serupa dengan pembentukan tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua sebelumnya. Menurutnya, pembentukan DOB tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan memotong birokrasi sehingga pelayanan publik lebih efisien.

Baca Juga: Menteri Bahlil Lahadalia Bernostalgia Saat Mengunjungi Kampus Almamaternya di Papua

"Dan tentunya jangan kita lupakan tentang affirmative action (atau) aksi afirmatif untuk orang asli Papua," terangnya.

Mendagri menjelaskan rapat Panitia Kerja (Panja) pada 30 Agustus 2022 yang dilanjutkan dengan rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) pada 31 Agustus 2022, baik Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, dan pemerintah telah menyepakati 154 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut.