Dudung Mulai Marah, Effendi Simbolon Minta Maaf, Peneliti ISESS Nggak Sependapat: Itu Terjadi di Forum Resmi DPR!

Kerasnya kritik Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon kepada TNI saat rapat bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berbuntut panjang.

Effendi Simbolon, sebelumnya sempat menyinggung TNI seperti gerombolan berbuntut panjang. Belakangan, banyak respons dari para prajurit TNI yang mengecam pernyataan Effendi.

Bahkan, respons tersebut direkam dan videonya banyak beredar di media sosial. Terkait hal itu, Effendi yang juga politisi senior PDIP telah meminta maaf dan telah menghubungi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa.

Terkait itu, Peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi kurang sependapat dengan permohonan maaf dari Effendi. Meski pernyataan itu menuai reaksi, tetapi hal itu disampaikan dalam forum resmi DPR RI.

Baca Juga: Panasnya Effendi Simbolon dan Dudung Abdurachman, Andika Perkasa Bisa Datang dan Bikin Adem Suasana

"Di sisi lain, saya juga kurang sependapat dengan langkah permintaan maaf Effendi dan PDIP. Benar bahwa pernyataan yang mengundang reaksi memang kurang bijak. Tapi itu kan terjadi di forum resmi DPR," kata Fahmi dilansir dari Suara.com, Rabu (14/9/2022).

Menurut Fahmi, selama pandangan itu disampaikan dalam forum DPR, harus dimaknai juga sebagai bagian dari hak seorang anggota dalam menjalankan fungsi pengawasan. Kata dia, jika pernyataan itu kurang tepat, tinggal di klarifikasi saja dalam forum serupa.

"Jika dinilai tidak tepat dan perlu dibantah, ya diklarifikasi saja di forum yang sama atau serupa. Jika ada indikasi bahwa Effendi Simbolon melanggar kode etik, ada MKD yang akan menangani," kata dia.

Di sisi lain, kalau jajaran TNI merespons pernyataan Effendi dengan cara impulsif, artinya sama saja membenarkan tudingan yang ada. Menurut Fahmi, respons kelembagaan mestinya tidak impulsif, melainkan merujuk pada ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga: Kasih Sinyal Jokowi Boleh Jajal Cawapres 2024, Humas MK Kena Senggol: Harus Mengundurkan Diri!

"Apalagi ini masing-masing adalah lembaga negara," papar Fahmi.