Mayoritas Korban Jiwa Gempa Cianjur Anak-anak, Kemen-PPPA Terjunkan Tim Layanana ke Lokasi Bencana

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) menyampaikan duka mendalam atas terjadinya gempa bumi di Cianjur yang mengakibatkan banyak korban meninggal. Data dari Pemerintah Kabupaten Cianjur per tanggal 21 November 2022, tercatat 162 orang meninggal dan mayoritas di antaranya adalah anak-anak.

Merespons hal itu, Kemen-PPPA telah menerjunkan tim untuk memantau langsung kondisi korban anak dan perempuan di lapangan. Dijelaskan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen-PPPA, Nahar, langkah tersebut didasarkan pada hasil Rapat Koordinasi tanggal 21 November 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Baca Juga: Wapres Instruksikan Pemerintah Pusat dan Daerah Bersinergi Tangani Korban Pascagempa Cianjur

"Hal tersebut dilaksanakan karena anak dan perempuan lebih rentan terhadap kasus kekerasan di lokasi pengungsian, dan memiliki kebutuhan spesifik yang perlu dipenuhi meskipun dalam kondisi bencana," ujar Nahar dalam keterangannya, Selasa (22/11/2022).

Nahar menyatakan, anak-anak yang meninggal dan terdampak luka akibat bencana alam memerlukan perlindungan khusus, tidak terkecuali kelompok perempuan. Dalam kondisi bencana, perempuan dan anak menjadi kelompok rentan sehingga pemerintah daerah setempat diharapkan memberikan perhatian khusus.

Oleh karenanya, Nahar mendorong pemerintah daerah setempat untuk menyiapkan pos ramah perempuan dan anak di kawasan pengungsian gempa Cianjur yang terjadi pada Senin kemarin.

"Kami mendorong pemerintah daerah setempat agar dapat memberikan respons penanggulangan bencana yang ramah terhadap kelompok rentan, anak, perempuan, lansia dan disabilitas, salah satunya melalui penyediaan pos bencana ramah perempuan dan anak di lokasi pengungsian," ungkap Nahar.

Nahar mengungkapkan, pos bencana ramah perempuan dan anak adalah bentuk respons cepat pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan sebagai kelompok yang lebih rentan terhadap kasus kekerasan pasca terjadinya bencana alam dan memerlukan kebutuhan spesifik.