Waduh! Siap Angkat Senjata, Wilayah Ini Ancam Hengkang dari Indonesia: Jika Jokowi Tak Mau Urus...
Bupati Meranti, Muhammad Adil baru-baru ini mengeluarkan pernyataan tegas nan kontroversial yang sukses menjadi pusat perhatian di media sosial.
Dalam sebuah video, dirinya menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintahan yang dikomandoi oleh Joko Widodo alias Jokowi.
Baca Juga: Partai Demokrat Getol Kritisi Jokowi: Ogah Turun di 2024, Terus Cari Cara Langgengkan Kuasa
Hal ini berawal dari ketidakadilan dalam dana bagi hasil Rp10 triliun yang diambil pemerintah pusat.
Bupati ini menceritakan bagaimana wilayahnya yang kaya akan migas dan telah berkontribusi kepada negara lewat hal tersebut justru tak merasakan hasilnya.
"Kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap pusat. Karena kami daerah miskin, migas kami ambil Rp10 triliun. Jika daerah miskin, esktrim, ada minyak, uangnya diambil, pemerataannya di mana," ujarnya.
Dia menegaskan agar pemerintah pusat harusnya memprioritaskan daerah yang telah menyumbangkan hasil migas yang tergolong besar.
"Seharusnya kami yang jadi prioritas. Pak Jokowi sendiri target wajib 0 persen (angka kemiskinan). Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan buruhnya, nelayannya," ungkitnya.
Muhammad Adil kemudian mengungkit bagaimana daerah miskin bisa berkembang pesat jika produksi migas diambil tanpa ada transparansi dan bagi hasil yang adil. Padahal pendapatan migas tersebut sangat diperlukan guna mensejahterakan rakyatnya.
Dia pun mengungkapkan ribuan warga tidak bisa bekerja ke Malaysia saat pandemi COVID-19 lalu. Kondisi tersebut memperparah kemiskinan, dan belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat.
Karena itu, ia mengancam jika Pemerintah Pusat tidak mau urus daerah, maka lebih baik memberikan Meranti ke negeri sebelah, Malaysia.
Baca Juga: Dukung Anies Baswedan, Sejumlah Kader PAN Riau Curhat Namanya Sempat Hilang dari Data Partai
"Jika bapak (Presiden Jokowi) tidak mau urus, kasihkan kami ke negeri sebelah," singgungnya.
Bahkan, ia pun mengungkapkan ancaman lainnya jika persoalan bagi hasil migas masih tidak terselesaikan. "Apa perlu Meranti angkat senjata," tanyanya kemudian.
Saking emosinya, ia sempat memastikan akan melakukan gugatan hukum terhadap pembagian dana bagi hasil migas ini. "Jika tidak bisa juga, kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya enek menghadap bapak ini, saya lebih baik keluar," pungkasnya.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan terkait asumsi DBH tersebut, Tim Teknis DBH akan menelitinya kembali.
Melansir ANTARA, dia menyebut pembagian DBH tersebut tidak hanya diberikan kepada daerah penghasil saja, tapi juga untuk daerah-daerah perbatasan dan daerah pemerataan.
Baca Juga: Bukan Anies, Refly Harun Sebut Jokowi yang Khianati Prabowo, Kok Bisa?
"Pada prinsipnya asumsi minyak di Meranti memang 100 dollar AS per barel, dengan rincian 85% ke pusat dan 15% kembali ke daerah," ujar Luky.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: