Zulhas: PAN Ingin Akhiri Perselisihan Cebong dan Kampret!

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan Pertengkaran berlabel cebong dan kampret telah menjadi bibit perpecahan sejak Pemilu 2019 silam, karenanya perlu dihentikan.

"Kami, PAN ingin mengakhiri perselisihan yang nggak perlu. Yang nggak perlu itu cebong kampret dan sebagainya. Oleh karena itu kita mengajak, bertengkar boleh, tapi kita bertengkar pikiran, gagasan sehingga kita memberikan jawaban bagaimana Indonesia menjadi negara maju hari ini dan kedepan," kata Zulhas usai mengikuti pengundian nomor urut Parpol di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu malam (15/12/2022). 

Zulhas hadir di kantor KPU didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto dan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga.

Baca Juga: Kader Top Putuskan Hijrah dari Barisan Grace Natalie Cs, Refly Harun Singgung Anies Baswedan: PSI Partai Anak Muda Rasa Orang Tua!

Menurutnya, narasi gagasan untuk kemajuan Indonesia harus jadi fokus utama menghadapi Pemilu 2024. Dengan komitmen itu, pertengkaran terkait suku, ras dan asal muasal daerah tak boleh menjadi narasi utama menghadapi Pemilu 2024.

"Jadi kita bertengkar ya pikiran-pikiran, bukan soal suku, ras dan asal muasal. Sehingga kita berharap produktif untuk membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia dan itulah yang diinginkan anak muda kita," katanya. 

Terkait nomor urut partai hasil pengundian, Zulhas mengatakan, pihaknya akan tetap konsisten menjaga amanah pemilih PAN menghadapi Pemilu 2024. Apalagi, PAN tetap tetap menggunakan nomor 12 sebagaimana Pemilu 2019.

"Oleh karenanya kami tidak ikut undian, kita tetap nomor 12 istiqomah menjaga amanah yang telah memilih PAN nomor urut 12 dan kami siap untuk Pemilu. Oleh karena itu kita tidak ikut undian. Tetap nomor 12," kata Zulhas.

Baca Juga: Dedek Prayudi Bantah Anies Bikin Warga Jakarta Lebih Bahagia: Datanya Gak Gitu Kok

Dia berharap, demokrasi di Indonesia akan terus menunjukan kematangan dan kemajuan. Karenanya, penyelenggara Pemilu 2024 diharapkan memegang prinsip kejujuran dan akuntabel.

"KPU sebaga penyelenggara nanti harus transparan, akuntabel, jujur dan adil. Kita bersandar pada KPU sehingga nanti Demokrasi ini menghasilkan kemajuan bagi Indonesia," ujarnya.