2 Kebijakan Heru Budi yang Dianggap Bikin Kegaduhan di Masyarakat, PDIP Kasih Nilai Sangat Minus!

Beberapa kebijakan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dinilai membuat kegaduhan di masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.

Hal ini diungkapkan langsung di depan Heru saat dirinya menyambangi Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta di Lantai 8 gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/12/2022).

Baca Juga: KPK Heran Lihat Kekayaan Pejabat DKI Mencengangkan, Heru Budi Ogah Pusing: Ya Nggak Tahu

"Perlu saya sampaikan pada Pak Pj, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pak Pj. Pertama, yang menjadi kegelisahan F-PDIP soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan," kata Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono.

Gembong menyebut setidaknya ada dua kebijakan Heru Budi yang membuat fraksinya risau. Pertama mengenai pembatasan usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun. PDIP bahkan memberi nilai minus untuk Heru karena menerbitkan kebijakan ini.

"Kedua, soal komunikasi publik kaitan dengan slogan 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'. Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media. Karena komunikasi publiknya yang kurang berjalan dengan baik," ujarnya.

Baca Juga: Nggak Habis Pikir dengan Pihak yang Tuding Heru Budi Lagi 'Bersih-bersih' Jejak Anies, Orang PDIP: Coba Main Lebih Elegan

Karena itu, Gembong mendorong agar ke depan Heru dapat menggerakkan seluruh potensi SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menerjemahkan kebijakan yang diterbitkan pimpinannya. Tujuannya mencegah terjadinya komunikasi publik yang buruk.

"Artinya ke depan, Pak Pj menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama, bahu-membahu apa yang disampaikan Pj harus mampu diterjemahkan oleh SKPD. Itu paling utama," ucapnya.

"Karena Pak Pj kan tugasnya untuk membuat kebijakan, operasionalnya kan adalah di SKPD, mungkin dengan peran Pak Deputi mendampingi Pak Pj mudah-mudahan ini bisa lebih baik. kalau sudah ada pak deputi kan insyaallah jalannya Pemprov ke depan bisa lebih baik, jadi bisa bergandengan tangan," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendampingi Pj Gubernur Heru Budi sowan ke semua fraksi. Di depan anggota Dewan, Prasetyo memperkenalkan Heru Budi sebagai gubernurnya DPRD DKI Jakarta.

Baca Juga: Ramai Isu Heru Budi Bersih-bersih DKI, PDIP Pasang Badan: Apa Jejak Anies dan Siapa Itu Anies?

Sebelumnya, Gembong pasang badan dan membela Heru Budi soal pergantian logo dan motto DKI Jakarta. Menurut dia, hal itu sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Kan sebetulnya maju kotanya bahagia warganya. Nah implementasinya, itu dicapai melalui Jakarta Kota Kolaborasi," kata Gembong kepada wartawan, Selasa 13 Desember 2022.

Baca Juga: Langsung di Depan Heru Budi, Elit PDIP Nggak Ditahan-tahan: Kebijakan Pak Pj. Bikin Kegaduhan, Sangat Minus!

Gembong pun menilai, alasan Pj Gubernur DKI merubah slogan DKI dikarenakan Heru Budi menganggap pondasi kolaborasi sudah terbentuk.

"Maka ditingkatkan menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia. Nah ini dalam arti, bahwa Indonesia akan sukses apabila Jakarta baik, Jakarta kondisif, Jakarta rapi, Jakarta lebih lah pokoknya," ucapnya.