Orang Demokrat Semprot Djarot PDIP Soal Reshuffle: Bentuk Intervensi Politik!

Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat seperti bentuk intervensi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah legislator Komisi IV itu berbicara soal reshuffle kabinet. 

"Terbaca sebagai bentuk intervensi politik yang terus menyubordinasikan presiden yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai," ujar dia melalui layanan pesan, Senin (26/12). 

Kamhar mengatakan Djarot sebaiknya taat asas saat berbicara persoalan reshuffle kabinet. Hanya Presiden Jokowi yang punya hak prerogatif mencopot menteri. 

"Persoalan dinamika politik dalam koalisi pemerintah silakan diselesaikan secara bijak tanpa perlu mempertontonkan praktik arogansi politik dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden," kata dia. 

Baca Juga: Megawati Vs SBY Nggak Seberapa, Surya Paloh Vs Jokowi Bisa Lebih Parah! Eks Elite NasDem: Pertarungan Ini Akan Panjang!

Sebelumnya, Djarot menyebut reshuffle menjadi urusan Presiden Jokowi sebagai pemilik hak prerogatif mengevaluasi para menteri di kabinet Indonesia Maju. 

"Urusan Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden," kata dia ditemui awak media di Jakarta, Jumat (23/12). 

Djarot berkaitan soal kinerja menteri, malah menyoroti janji pemerintah untuk menciptakan swasembada beras. 

Baca Juga: Isu Reshuffle Kembali Menyeruak, Pengamat Sebut Sasaran Jokowi Kali Ini Pasukan Surya Paloh di Kursi Menteri

Sebab, katanya, kenyataan sekarang malah jauh dari cita-cita. Indonesia saat ini malah mengimpor panganan tersebut. 

"Ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Seharusnya pemerintah intervensi, dong, jangan sampai pasa saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.