Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Cuaca Ekstrem Jelang Malam Tahun Baru, Kemenhub Intensifkan Koordinasi dengan BMKG, BRIN, dan BNPB

        Cuaca Ekstrem Jelang Malam Tahun Baru, Kemenhub Intensifkan Koordinasi dengan BMKG, BRIN, dan BNPB Kredit Foto: Kemenhub
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kementerian Perhubungan mengintensifkan koordinasi dengan BMKG, BRIN, dan BNPB untuk melakukan antisipasi cuaca ekstrem yang terjadi pada musim libur pergantian tahun. Rakor ini membahas prakiraan cuaca dan rekomendasinya, sebagai bahan rujukan yang sangat penting bagi pengelolaan transportasi yang berkeselamatan, sehingga dapat memberikan alert atau peringatan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan.

        Sejumlah wilayah yang telah diprediksi akan terjadi lonjakan pergerakan penumpang di masa libur Nataru akan menjadi perhatian khusus untuk mengantisipasi cuaca buruk, di antaranya yaitu Jabodetabek, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, serta beberapa selat yang akan ramai dilalui penumpang kapal penyeberangan seperti Selat Sunda dan Selat Bali.

        Baca Juga: Masyarakat Harus Siap-siap, Begini Prediksi BMKG Terkait Cuaca Saat Malam Tahun Baru 2023

        "Karena lonjakan penumpang yang tinggi pada libur Nataru kali ini dan adanya potensi cuaca ekstrem yang membahayakan keselamatan perjalanan, kami akan terus berkoordinasi secara intensif dengan BMKG, BRIN, dan BNPB," ucap Menhub Budi Karya Sumadi dalam rakor daring secara daring, Kamis (29/12/2022), di Jakarta.

        Menhub mengatakan, rekomendasi keadaan cuaca sangat dibutuhkan oleh Kemenhub bersama para pengelola sarana dan prasarana transportasi untuk mengeluarkan kebijakan di sektor transportasi. Misalnya: penerbitan Notice to Airmen (NOTAM) di sektor penerbangan untuk menunda penerbangan, ataupun membatalkan penerbangan.

        Kemudian, mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di sektor laut dan penyeberangan untuk melakukan penundaan kapal untuk berlayar selama cuaca, gelombang, dan arus laut dinyatakan dalam kondisi ekstrem.

        "Rekomendasi ini sangat kami butuhkan untuk memberikan alert atau peringatan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Jadi ketika cuaca dinyatakan tidak baik dan membahayakan keselamatan perjalanan, secara tegas kami akan keluarkan kebijakan untuk menunda perjalanan transportasi sampai keadaan cuaca membaik," ucap Menhub.

        Lebih lanjut, Budi akan berkoordinasi dengan para kepala daerah, khususnya di daerah yang terjadi lonjakan penumpang yang signifikan di masa libur Nataru ini untuk lebih waspada terhadap gangguan cuaca yang terjadi.

        "Akibat cuaca, sejumlah insiden di sektor transportasi sudah terjadi. Untuk itu, kami meminta para Dirjen untuk memberlakukan kebijakan yang lebih tegas, misalnya membatasi kendaraan dengan muatan tertentu, atau membatalkan perjalanan demi keselamatan bersama," ujar Menhub.

        Pada kesempatan yang sama, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan, berdasarkan prakiraan cuaca periode 29 Desember 2022 s.d. 1 Januari 2023, terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat akan terjadi di wilayah Jabodetabek.

        "Jumat (30/12/2022), potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat akan terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Sementara, besok (31/12/2022) dan 1 Januari 2023, intensitas hujan ringan hingga sedang," ucapnya.

        Baca Juga: Buntut Panjang Prakiraan Cuaca Ekstrem, DPR Siap Panggil BRIN dan BMKG

        Sementara itu, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, menyebut, pihaknya telah melakukan upaya modifikasi cuaca menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). TMC dapat memodifikasi cuaca baik itu meningkatkan intensitas curah hujan di suatu tempat tertentu (rain enhancement) atau menurunkan intensitas curah hujan di suatu tempat tertentu (rain reduction).

        "Kami telah lakukan penyemaian di sejumlah wilayah mulai dari 25 -28 Desember 2022 dan akan dilanjutkan sampai di awal Januari 2023," tuturnya.

        Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan, pelaksanaan modifikasi cuaca melalui TMC membutuhkan koordinasi dari pemerintah daerah untuk menetapkan situasi darurat di daerahnya masing-masing. "Jika situasi darurat telah ditetapkan, tim TMC bisa dengan cepat melakukan operasi penyemaian melalui pesawat," ucapnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Rena Laila Wuri
        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: