Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) santer menjadi isu panas pada akhir tahun 2022 lalu. Sejumlah spekulasi muncul, salah satunya adalah bakal didepaknya menteri dari Partai NasDem.
Bahkan, dorongan itu jelas muncul dari sejumlah elite, khususnya PDIP. Terang-terangan, Ketua DPP, Djarot Syaiful Hidayat, menunjuk dua dari tiga menteri NasDem layak dievaluasi.
Di kabinet Jokowi saat ini ada tiga menteri dari NasDem, mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar sekaligus Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnny Gerard Plate.
Nah, Djarot dengan tegas menyebut Menpan Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar layak dievaluasi.
Sontak hal itu memancing panas kubu NasDem. Sejumlah politisi dari partai besutan Surya Paloh tak terima kader mereka di kabinet disorong-sorong untuk diganti.
Salah satunya dari politisi NasDem Irma Suryani, ia meminta elite PDIP jangan ikut campur 'urusan' prerogatif presiden khususnya soal reshuffle kabinet.
Irma bahkan menantang menteri PDIP untuk beradu prestasi dengan menteri Nasdem.
"Mau adu prestasi menteri dari Nasdem? Hati-hati, menteri Nasdem tidak ada yang ditangkap KPK karena merugikan bangsa dan negara," ucap Irma dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (30/12/2022) lalu.
Sinyalemen Jokowi
Tak ada asap jika tak ada api, munculnya isu reshuffle sejatinya juga dipicu dari ucapan Jokowi. Sinyalemen itu beberapa kali dilontarkannya dalam beberapa kesempatan di depan awak media.
Mulanya, meski tidak dinyatakan secara tegas, namun Jokowi mengungkapkan kemungkinan bakal melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju saat mengunjungi Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jabar pada Jumat (23/12/2022).
"Mungkin," katanya singkat.
Jauh sebelumnya, yakni pada Kamis 13 November 2022 lalu, Jokowi juga sempat menyiratkan adanya rencana reshuffle kabinet. "Rencana selalu ada. Pelaksanaannya nanti diputuskan," ucap Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media soal kemungkinan reshuffle kabinet usai Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bacapres 2024.
Terbaru, Jokowi kembali melempar sinyalemen reshuffle kabinet saat mengunjungi Pasar Tanah Abang, Jakarta pada Senin (2/1/2023). Lagi-lagi, ia seolah melempar teka-teki soal kapan pastinya reshuffle kabinet.
"Ya tunggu saja," katanya.
Ketika disinggung terkait kemungkinan adanya perubahan posisi partai politik di jajaran kabinet, lagi-lagi Jokowi menjawab "tunggu saja."
Sebelumnya santer, reshuffle kabinet Jokowi bakal dilakukan awal 2023 ini. Meski demikian, Jokowi tetap merahasiakan kapan waktunya ia merombak kabinetnya untuk keempat kalinya.
Diketahui, Presiden Jokowi tercatat sudah tiga kali melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Reshuffle pertama Kabinet Indonesia Maju dilakukan Jokowi pada 23 Desember 2020. Saat itu, ada enam menteri baru sebagai menteri kesehatan, menteri sosial, menteri agama, menteri perdagangan, menteri kelautan dan perikanan, serta menteri pariwisata dan ekonomi Kreatif.
Lalu, reshuffle kedua dilakukan Jokowi pada pada 28 April 2021 dengan melantik dua menteri baru sebagai menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan juga menteri investasi/kepala BKPM.
Kemudian, reshuffle ketiga dilakukan Jokowi pada dengan 15 Juni 2022 dengan melantik figur baru untuk jabatan menteri perdagangan, menteri ATR/kepala BPN, wakil menteri ATR/wakil kepala BPN, wakil mendagri, serta wakil menteri ketenagakerjaan.
Apa Reaksi NasDem?
Menanggapi gonjang-ganjing isu reshuffle kabinet, Partai NasDem sudah ambil ancang-ancang. Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie menyatakan, partainya siap jika seandainya nanti menterinya didepak dari kabinet lewat reshuffle.
Ia bahkan menegaskan, NasDem sama sekali tak khawatir jika pada akhirnya Jokowi 'menendang' menteri mereka dari kabinet.
"NasDem nggak khawatir sedikitpun, NasDem siap menghadapi segala situasi," kata pria yang akrab disapa Gus Choi saat dihubungi, Jumat (23/12/2022).
Kendati begitu, Gus Choi mengatakan, perombakan kabinet atau reshuffle menjadi hak prerogratif presiden. Ia menyerahkan sepenuhnya terkait perombakan kabinet kepada Jokowi.
"Hak prerogatif presiden. Silakan saja maunya apa," ucap dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Lestari Ningsih