Eks Wamenlu: Mengapa Indonesia Butuh Waktu Lama untuk Minta Maaf Soal Kabut Asap ke Singapura?
Kredit Foto: Istimewa
Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menyoroti lambannya langkah diplomatik pemerintah dalam menyampaikan permohonan maaf kepada Singapura dan Malaysia. Hal tersebut terkait bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri tersebut menilai permintaan maaf semestinya dilayangkan sejak krisis mulai berdampak lintas batas, bukan setelah api berkobar selama berbulan-bulan.
Baca Juga: Kader Gerindra Diprediksi Akan Jadi Pengganti Gibran: Dia Ini Tak Akan Menjadi Lawan Prabowo di 2029
Menurut Dino, keterlambatan penyampaian sikap resmi pemerintah justru memicu tanda tanya besar di ruang publik maupun di tingkat regional. Ia membandingkan respons pemerintah dengan langkah organisasinya yang jauh lebih awal menyuarakan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat negara tetangga yang terdampak pekatnya asap.
"Kalau kami udah dari awal terbuka menyatakan meminta maaf, ya. Dan sebetulnya yang kami pertanyakan kok lama banget ya? Kan sekarang masalahnya?" ujar Dino dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (19/11/2026).
Pernyataan kritis tersebut dilontarkannya untuk menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Dalam pertemuan tingkat kepala negara itu, presiden akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada kedua negara terkait setelah bencana karhutla membutuhkan waktu hampir empat bulan untuk dikendalikan oleh Indonesia.
Kendati mengapresiasi keputusan presiden yang bersedia meminta maaf secara terbuka, diplomat senior ini mengaku tidak sependapat dengan bagian pernyataan yang mengeklaim bahwa bencana tersebut bukanlah kesalahan dari Indonesia. Diketahui, Prabowo sempat menegaskan pembelaannya di hadapan para pemimpin negara tetangga.
"Bukan kesalahan kami, namun sekali lagi, kami meminta maaf. Tetapi kami telah melakukan yang terbaik," ujar Prabowo.
Bagi Dino, narasi penyangkalan tanggung jawab tersebut bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Pasalnya, aparat penegak hukum sendiri tengah memproses puluhan hingga ratusan perusahaan yang diduga kuat menjadi pemicu kebakaran di dalam wilayah kedaulatan nasional.
"Tapi kalau menyatakan 'itu bukan kesalahan kami', mungkin perlu dikaji lebih mendalam," tegas Dino.
Ia pun menambahkan catatan tajam terkait keterlibatan korporasi domestik yang berada di Indonesia.
"Berarti ada perusahaan yang dituduh penyebabnya di dalam wilayah kita gitu ya," katanya.
Dino mengingatkan bahwa persoalan kabut asap lintas batas tidak semata-mata menyangkut pergerakan angin yang membawa polusi melewati perbatasan negara. Apabila sumber api berasal dari wilayah negara ini dan melibatkan aktivitas korporasi yang melanggar regulasi lingkungan, kewajiban penegakan hukum serta pencegahan tetap melekat pada pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah memang telah memaparkan skala operasi besar-besaran untuk memadamkan api yang menelan 16 korban jiwa serta menyebabkan banyak warga mengalami luka-luka tersebut. Sebanyak 71.000 personel pemadam kebakaran hutan dikerahkan ke titik-titik api.
Dari sisi penegakan hukum, pemerintah mencabut 17 konsesi perusahaan, mengusut 26 perusahaan, mendakwa 11 korporasi, serta menyiapkan dakwaan bagi 23 perusahaan lainnya.
Baca Juga: Prabowo Diminta Waspadai Geng Solo, Eks BIN: Masih 70 Persen Kekuatan, Apa Pun Bisa Dilakukan...
"Secara keseluruhan, 104 korporasi sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami," kata Prabowo.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: