Anies Baswedan Presiden, Proyek Jokowi Auto Ditenggelamkan? Refly Harun Blak-blakan Tidak Setuju: Nggak Bisa Begitu!
Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Sebagai kandidat kuat capres di luar lingkar kekuasaan Jokowi, Anies Baswedan kerap kali digambarkan oleh sebagian pihak sebagai ‘antitesis’ seorang Jokowi. Bahkan dalam beberapa kesempatan ada juga yang mengharapkan Anies tak melanjutkan proyek Jokowi semisal IKN jika menjadi seorang Presiden.
Mengenai anggapan ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan pikiran demikian tak mungkin bisa terjadi.
“Tidak bisa ekstrem, kalau meneruskan kebijakan Jokowi yang baik itu harus kita teruskan, itu yang namanya sustainability,” ujar Refly melalui kanal Youtube miliknya, dikutip Rabu (4/1/23).
Menurut Refly tidak bisa seorang presiden mengklaim membangun dari nol sehingga muncul kesan bahwa presiden sebelumnya tidak melakukan apa-apa. Refly juga menilai tiap pemimpin akan meninggalkan hal-hal baik yang perlu dilanjutkan kembali.
Sebagai contoh, Refly menyinggung beberapa suara pendukung rezim yang menybeut PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menyelesaikan masalah yang diklaim tak bisa diselesaikan oleh Anies.
“Seperti, Budi Heru dan para pendukungnya rezim ini bahwa Anies doing nothing dan Heru datang sebagai malaikat ratu adil yang memperbaiki Jakarta, how come? Baru dua bulan dan kita tahu kerjanya merusak karya Anies Baswedan,” jelasnya.
Karenanya Refly mengungkapkan semua pihak harus fair dalam menilai sebuah kebijakan mana yang kira-kira bagus dan berdampak pada masyarakat sehingga perlu dilanjutkan, serta mana yang memang harus dihentikan karena merugikan masyarakat.
“Kita harus fair, yang baik kita katakan baik, yang tidak baik kita katakan tidak baik, tapi overall pasti ada nilai dalam sebuah rezim itu,” ungkapnya.
Anies Baswedan sendiri dalam berbagai kesempatan juga menegaskan bahwa tak mungkin memutuskan kebijakan berlanjut atau tidak sesuai selera. Semuanya menurutnya perlu didalami untuk diambil kebijakan dilanjutkan, diperbaiki, dikurangi, ditambah, atau dihentikan.
Dirinya pun menjamin selama proyek atau suatu kebijakan ada ketentuan dalam UU maka semua pihak termasuk dirinya harus melaksanakan kebijakan tersebut.
“Jadi sederhananya kita ingin agar apa yang sudah dikerjakan memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Saya sederhana saja hari ini, selama itu ada aturan perundangannya siapapun pejabat negara harus melaksanakan, jadi tidak bisa selera kita, keputusan itu harus dihormati,” jelas Anies saat interview bersama Refly Harun beberapa waktu lalu.
“Tidak bisa hanya 1 C, Change dan Continuity,” jelas Anies Baswedan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bayu Muhardianto
Editor: Bayu Muhardianto