Dicap Negara 'Musuh', Rusia Bicarakan Prospek Damai dengan Jepang: Jadi Secara De Facto...

Terlepas dari pernyataan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bahwa negaranya akan terus mengejar perjanjian perdamaian formal dengan Rusia, pada kenyataannya tidak ada peluang untuk hasil seperti itu saat ini.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, pada Senin (23/1/2023) mengatakan, Jepang termasuk di antara "negara-negara yang tidak bersahabat" yang menargetkan Rusia dengan sanksi dan "tidak menunjukkan sikap konstruktif" dengan bertindak seperti itu.

Baca Juga: Gak Disangka! Rusia Bongkar Isi 'Kargo Mematikan' Ukraina yang Tersimpan di PLTN

“Intinya, tidak ada dialog yang berarti saat ini. Dalam kondisi seperti ini, secara de facto tidak ada potensi untuk mengamankan perjanjian damai antara kedua negara," tambahnya, dilansir RT.

Kishida menyebutkan hubungan dengan Rusia pada hari sebelumnya dalam pidatonya di depan parlemen Jepang, di mana dia menguraikan prioritas kabinetnya untuk kebijakan dalam dan luar negeri.

Dia mengatakan pemerintah akan "terus mematuhi kebijakannya untuk menyelesaikan masalah teritorial (dengan Rusia) dan membuat perjanjian damai."

Rusia dan Jepang secara teknis berperang satu sama lain selama hampir delapan dekade. Tokyo mempermasalahkan kedaulatan Rusia atas empat pulau di Kepulauan Kuril yang direbut Uni Soviet selama permusuhan Perang Dunia II.

Moskow mengkondisikan deklarasi perang Uni Soviet melawan Jepang pada Agustus 1945 atas kesepakatan Sekutu lain bahwa Kepulauan Kuril akan diserahkan kepadanya, setelah Kekaisaran Jepang dikalahkan.

Dalam Perjanjian San Francisco tahun 1951, Jepang melepaskan klaimnya atas Kepulauan Kuril, tetapi kemudian mengklaim bahwa empat daratan yang disengketakan, yang disebut Tokyo sebagai "wilayah utara", tidak pernah menjadi bagian dari kepulauan itu.

Masalah tersebut tetap tidak terselesaikan setelah Uni Soviet runtuh, meskipun Moskow menawarkan beberapa kompromi, seperti penerbitan visa yang disederhanakan untuk keluarga Jepang yang terpisah dan pembangunan ekonomi bersama.

Pada 2017, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Tokyo dapat mengerahkan aset militer yang mengancam Rusia, jika memiliki kendali atas pulau-pulau yang disengketakan, dan itu menjadi perhatian utama Moskow.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyebutkan situasi tersebut selama konferensi pers minggu lalu. Beberapa tahun yang lalu, departemennya menawarkan untuk merumuskan perjanjian damai yang komprehensif, yang akan mengesampingkan sengketa teritorial dan menetapkan kerangka penyelesaian akhir, katanya. Pihak Jepang menolak gagasan itu, tambah menteri itu.