Gara-gara Penjahat Siber, Australia Berani Suruh-suruh Rusia buat Menindak

Salah satu birokrat pemerintah Australia pada Rabu (8/3/2023) menuntut Rusia untuk menindak tegas sejumlah besar penjahat siber yang beroperasi di negara tersebut, dengan mengatakan bahwa tindakan mereka merupakan ancaman bagi keamanan nasional.

Komentar tersebut muncul ketika Canberra mereformasi kebijakan keamanan sibernya menyusul serangkaian serangan siber terhadap beberapa perusahaan terbesar di negara tersebut.

Baca Juga: Putin Bilang Sanksi-sanksi Barat Enggak Ada Apa-apanya buat Keuangan Rusia

"Jumlah penjahat siber terbesar, terutama yang menggunakan ransomware, ada di Rusia," ujar Michael Pezzullo, Sekretaris Departemen Dalam Negeri Australia, pada AFR Business Summit di Sydney.

"Mereka bukan negara hukum dan pemikiran bahwa Anda dapat menerapkan disiplin penegakan hukum konvensional ... benar-benar naif," ujar Pezzullo.

"Kami menyerukan kepada pemerintah Rusia untuk menghukum para peretas itu," tambahnya.

Juru bicara kedutaan Rusia tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sebelumnya, pemerintah Australia bulan lalu mengatakan bahwa mereka berencana untuk merombak aturan keamanan sibernya serta membentuk sebuah badan di departemen Pezzullo untuk mengoordinasikan investasi pemerintah di bidang ini dan membantu mengoordinasikan tanggapan terhadap serangan peretas.

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya serangan siber sejak akhir tahun lalu dengan pelanggaran yang dilaporkan oleh setidaknya delapan perusahaan, termasuk perusahaan asuransi kesehatan Medibank Private Ltd dan perusahaan telekomunikasi Optus, yang dimiliki oleh Singapore Telecommunications Ltd.

Serangan, kata Pezzullo, terhadap infrastruktur teknologi penting merupakan salah satu ancaman terbesar bagi keamanan nasional Australia.

Baca Juga: Di Bali, Bule Rusia dan Ukraina Beneran Hidup Damai Tanpa Permusuhan, Jadi Momen Langka

"Serangan siber sebenarnya bisa datang tanpa ada yang mengaitkannya ... bisa jadi tindakan kriminal atau bisa juga aktor proksi yang bekerja sama dengan atau atas nama negara, atau bisa juga negara," katanya.

"Kekaburan dan ambiguitas yang ditimbulkannya merupakan tantangan tersendiri bagi kebijakan, apalagi regulasi," tutur Pezzullo.

Amerika Serikat dan Inggris menjatuhkan sanksi kepada beberapa orang Rusia yang dituduh melakukan serangan siber bulan lalu, dengan mengatakan bahwa serangan ransomware telah melumpuhkan bisnis, sekolah, dan rumah sakit.