Kepala BIN 'Latah' Endorse Prabowo Subianto di Pilpres, Begini Kritikan Tajam Demokrat

Pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang menyebut sebagian aura Presiden Jokowi sudah pindah ke Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dikritik Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani.

Menurut Kamhar, pernyataan itu berbahaya disampaikan. Mengingat, Budi merupakan pejabat negara. Adapun Kamhar menilai, Budi menyatakan hal demikiam tidak terlepas karena melihat dan meniru gaya Jokowi yang kerap melakukan endorse kepada kandidat capres maupun cawapres.

Baca Juga: Elektabilitas Prabowo Subianto dan Gerindra Meningkat, Dasco Ingatkan Jangan Terlena dan Terus Bekerja

"Ini terjadi karena mencontoh Presiden Jokowi pada berbagai kesempatan sering meng-endorse para capres dan cawapres. Sangat berbahaya bagi pejabat tinggi negara yang memiliki kekuatan hegemoni," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (23/3/2023).

Gaya komunikasi Jokowi yang sering melakukam endorse itu kemudian diterjemahkan oleh pejabat lain dengan latah, salah satunya oleh Budi Gunawan. Padahal, menurut Kamhar, sebagai kepala negara, Jokowi dapat menahan hasrat politiknya.

"Ikut-ikutan pada politik praktis dukung mendukung seperti ini. Ini karena Pak Jokowi tak mampu menahan diri dan tak mampu memberi keteladanan," kata Kamhar.

Sementara, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengingatkan pada penguasa untuk tidak melakukan upaya cekal mencekal di Pilpres 2024. Apalagi, hal itu dilakukan cuma karena pengusungan figur capres-cawapres yang tidak sesuai dengan keinginan.

"Janganlah ada upaya cekal-mencekal, apalagi berupaya merampas parpol yang memajukan capres atau cawapres yang tidak sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu," ujar Herzaky kepada wartawan, Kamis (23/3/2023).

Herzaky menuturkan, semua pihak berhak maju sebagai calon presiden atau pun calon wakil presiden di Pilpres. Hal itu tidak tergantung pada dukungan presiden yang sedang menjabat.

"Satu hal yang jelas bagi kami, siapapun putra-putri terbaik bangsa ini punya hak untuk maju sebagai capres-cawapres di Pemilu 2024. Mau didukung presiden ataupun tidak," kata Herzaky.

Baca Juga: Dapat Pujian dari Kepala BIN, Pengamat: Modal Prabowo Bisa Raih Restu Megawati

Hal itu disampaikan Herzaky sekaligus menanggapi soal Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan yang menyebut aura Presiden Jokowi sudah pindah ke Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Ia mengatakan yang berhak mengajukan capres dan cawapres adalah partai politik atau gabungan partai politik, bukan kemauan dari presiden sebelumnya.

"Karena kita negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Jabatan presiden bukan diwariskan atau diturunkan, melainkan diperebutkan dalam kontestasi yang jujur dan adil sesuai amanah konstitusi," ungkapnya.