Pengolahan Sampah Regional Tersendat, DPRD Jabar Dorong Investasi Rp20 Miliar di TPPAS Lulut-Nambo

Di tengah bayang-bayang darurat sampah yang masih menghantui Jawa Barat, harapan besar disematkan pada TPPAS Lulut–Nambo sebagai penyangga pengelolaan sampah regional. 

Namun di balik progres yang mulai terlihat, persoalan klasik kembali mencuat, keterbatasan proses pengeringan sampah yang membuat kapasitas pengolahan belum mampu menjawab beban yang terus menumpuk.

Persoalan pengeringan sampah menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo, Kabupaten Bogor.

Meski dinilai menunjukkan progres dibandingkan kondisi sebelumnya, keterbatasan proses pengeringan sampah masih menjadi penghambat utama optimalisasi pengolahan sampah regional.

Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Prasetyawati mengungkapkan bahwa saat ini TPPAS Lulut-Nambo baru mampu mengolah sekitar 50 ton sampah per hari, angka yang masih jauh dari kapasitas ideal untuk menjawab beban sampah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

“Sudah ada kemajuan dibandingkan sebelumnya, namun kapasitasnya masih belum maksimal. Salah satu persoalan krusialnya ada pada proses pengeringan sampah yang masih sangat terbatas,” ujar Prasetyawati, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan, proses pengeringan menjadi tahapan vital dalam produksi Refuse Derived Fuel (RDF). Tanpa dukungan mesin pengering yang memadai, sampah basah membutuhkan waktu lebih lama untuk diolah, sehingga berdampak langsung pada rendahnya volume RDF yang dihasilkan.

Padahal, TPPAS Lulut-Nambo tidak hanya melayani wilayah Bogor Raya, tetapi juga menjadi penopang pengelolaan sampah dari sejumlah daerah lain di Jawa Barat. 

Baca Juga: Tak Hanya Bogor, KDM Beri Peringatan Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat untuk Bersihkan Wilayah

Kondisi ini membuat keterbatasan fasilitas pengeringan berpotensi memperparah penumpukan sampah, terutama di tengah status darurat sampah yang masih membayangi kawasan tersebut.

“Jika pengeringan sampah ditunjang mesin yang memadai, kapasitas pengolahan bisa melonjak signifikan, bahkan mencapai 200 ton per hari. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi soal keberanian mengambil keputusan strategis,” tegasnya.

Untuk itu, Komisi IV DPRD Jawa Barat mendorong adanya peningkatan fasilitas dan penambahan mesin pengering sampah, yang diperkirakan membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp20 miliar. Investasi ini dinilai sebanding dengan manfaat jangka panjang, baik bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun keberlanjutan sistem pengelolaan sampah regional.

DPRD Provinsi Jawa Barat berharap persoalan pengeringan sampah tidak lagi menjadi bottleneck, melainkan titik awal transformasi TPPAS Lulut-Nambo sebagai pusat pengolahan sampah modern, efisien, dan berkelanjutan yang mampu menjawab tantangan sampah di Jawa Barat.

“Kami akan mendorong agar pada APBD berikutnya ada alokasi anggaran khusus untuk perbaikan fasilitas dan penambahan alat. TPPAS Lulut–Nambo harus naik kelas dan benar-benar menjadi solusi,” pungkasnya.