Adidaya Institute Sebut Prabowonomics Gunakan Pendekatan Big Bang dan Big Push dalam Entaskan Kemiskinan

Adidaya Institute menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerapkan pendekatan kerangka kerja "Big Bang" dan "Big Push" dalam mengatasi masalah kemiskinan. 

Pendekatan yang berfokus pada pembangunan manusia dan ekonomi kerakyatan ini disebut mengambil inspirasi dari pemikiran ekonom pembangunan Jeffrey Sachs, namun dengan dasar pijakan konstitusi UUD 1945.

“Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan strategi kebijakan yang dapat dibaca sebagai big bang dalam pelaksanaan dan big push dalam substansi. Artinya, negara bergerak cepat, serentak, dan berskala nasional untuk memecahkan masalah mendasar bangsa—namun tetap fokus pada investasi pembangunan manusia dan ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek satuan,” ujar Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo, dalam dialog media di kantornya, Selasa (10/2).

Bramastyo menjelaskan, program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Kampung Nelayan didesain sebagai paket terintegrasi untuk menyelesaikan kemiskinan secara multidimensi.

“Tujuh program prioritas—Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, 3 Juta Rumah/FLPP, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Lumbung Pangan, dan Kampung Nelayan—bukanlah ‘tumpukan program terpisah’. Ini adalah paket terintegrasi yang menargetkan simpul kemiskinan multidimensi sekaligus: gizi, kesehatan, pendidikan, aset rumah, akses pasar desa, rantai pasok pangan, dan produktivitas pesisir dapat diatasi dengan baik,” jelas dia.

Menurut Adidaya Institute, kerangka kerja ini selaras dengan evolusi pemikiran Jeffrey Sachs, dari strategi 'reform cepat' (big bang) menuju big push dalam konteks pembangunan berkelanjutan (SDGs), yang bertujuan melakukan lompatan investasi terkoordinasi untuk memutus 'perangkap kemiskinan'.

“Seluruh program prioritas tersebut juga memenuhi tiga kriteria kerangka kerja Big Bang Reform. Pertama, program dilakukan secara massif (nasional). Kedua, dilaksanakan dengan cepat (speed). Dan yang terakhir, tidak bisa dihentikan atau irreversible,” sambungnya.

Namun, Adidaya Institute mengingatkan bahwa skala kebijakan yang besar menuntut kesiapan dan kinerja birokrasi yang mumpuni. Keberhasilan program, kata Bramastyo, sangat bergantung pada eksekusi di tingkat lapangan, mulai dari dinas, sekolah, puskesmas, hingga unit pelaksana di daerah.

“Big push tidak bisa ditopang oleh menteri saja. Jika yang macet adalah eksekusi, maka yang harus dibenahi adalah ekosistem pelaksanaannya, Menteri dan birokrasi sekaligus,” tegas dia.

Untuk mendorong eksekusi yang baik, Adidaya Institute menawarkan mekanisme pengawasan bernama "Rapor Negara" atau "Rapor Birokrasi" dengan enam indikator: Komando & koordinasi lintas instansi, standar minimum layanan, Satu data & dashboard publik, Pengadaan–logistik–biaya satuan, Kesiapan SDM garis depan, dan Pengawasan & respons keluhan.

“Dengan kerangka Rapor Negara, dukungan publik menjadi dukungan yang cerdas: mendukung arah program, menuntut mutu pelaksanaan, dan memastikan lompatan kebijakan benar-benar menghasilkan dampak. Sebab perbedaan antara ‘big push yang berhasil’ dan ‘big push yang mengecewakan’ selalu sama: disiplin eksekusi dan kualitas birokrasi,” tutur Bramastyo.

Ia juga menekankan pentingnya umpan balik (feedback loop) yang jujur dari masyarakat untuk penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan.

“Feedback loop menjadi suatu kemestian dalam kerangka ini. Sehingga segala evaluasi dapat dilakukan sambil berjalan. Dengan demikian, pemerintah perlu terbuka mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya di lapangan. Bukan Asal Bapak Senang (ABS), karena itu akan mencelakakan Presiden Prabowo,” tegasnya.

Oleh karena itu, Adidaya Institute mendorong agar Presiden Prabowo dikelilingi oleh anggota kabinet yang tidak hanya memahami strategi besar tersebut, tetapi juga mampu mengeksekusinya dengan efektif.

“Atas dasar itu pula lah, Presiden Prabowo perlu untuk memilih anggota kabinetnya yang paham strategi ini dan bisa men-delivery (mengeksekusi) arah besar (kerja) Presiden,” tutup Bramastyo.