Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Selembar warkat yang dibuat Gubernur Bali Wayan Koster untuk Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy, memicu serangkaian kehebohan serta polemik berkepanjangan.
Koster, dalam surat bertarikh 14 Maret 2023, meminta Muhadjir Effendy menerbitkan kebijakan melarang Timnas Nasional Israel ikutserta dalam Piala Dunia Usia 20 Tahun atau U20 di Indonesia.
Alasannya, politik Israel yang menganeksasi tanah Palestina tidak sesuai kebijakan Indonesia yang antipenjajahan.
Selain itu, Koster juga menyertakan alasan prosedural bahwa Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.
“Kami, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan menolak keikutsertaan tim dari negara Israel untuk bertanding di Provinsi Bali,” begitu Koster menegaskan melalui suratnya.
Tapi belakangan, banyak pihak yang menyebut surat penolakan Koster itu sarat bermuatan politik elektoral menjelang Pemilu, Pilpres, maupun Pilkada Bali sendiri yang semuanya digelar tahun 2024.
Koster adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia juga beberapa kali mengirimkan sinyalemen kuat untuk kembali mencalonkan diri dalam Pilkada Bali yang akan datang.
Pengamat politik dari Universitas Udayana I Made Anom Wiranata mengakui, keputusan Koster menolak kedatangan Timnas Israel itu tak pelak menimbulkan gejolak politik.
Menurutnya, isu anti-Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina tidak laku bila dijadikan komoditas politik di Bali.
Tapi, dalam dimensi politik lokal Bali, penolakan Koster terhadap kedatangan Timnas Israel bisa ditafsirkan sebagai ‘main aman’.
“Penolakan itu saya rasa jadi langkah aman bagi Koster, yakni keamanan untuk Bali terjaga, dan juga elektabilitas dirinya sendiri,” kata Anom ketika ditemui SuaraBali.id di kampusnya, Selasa 28 Maret 2023
Anom mengandaikan, bila Koster tetap menerima kehadiran Timnas Israel dan nantinya terjadi gangguan keamanan, justru akan mengancam elektabilitasnya di pilkada.
“Misalnya Israel jadi datang dan ada gangguan keamanan di Bali, itu saya jamin Koster suaranya anjlok,” kata dia.
Ia merunut, bila terjadi huru-hara di Bali akibat kedatangan Timnas Israel, maka Koster akan panen hujatan.
Karena itulah, kata Anom, sang gubernur tampaknya lebih memilih dihujat saat ini karena suratnya membuat FIFA membatalkan drawing hari Jumat pekan ini di Bali, ketimbang elektabilitasnya drop lantaran ada huru-hara saat Timnas Israel berlaga di daerahnya.
“Risiko paling aman ya di-bully saat ini. Kalau dihujat saat Timnas Israel datang, itu hantaman keras buat Koster dan juga PDIP.”
Anom menilai, kesan berbeda didapatkan dari Gubernur Jawa Tengah, yang juga melontarkan pernyataan penolakan serupa.
Menurutnya, dengan komunitas pendukung Palestina yang lebih besar di Jateng ketimbang Bali, keputusan itu mampu menjelma sebagai dukungan politik.
Dalam perhitungan politik, kata Anom, hujatan terhadap Gubernur Jateng akan lebih sedikit ketimbang bila dia mendukung Timnas Israel hadir di Stadion Manahan Solo.
“Kalau dia mendukung Timnas Israel, serangan lebih kuat, tidak hanya di level oposisi, tapi juga level rakyat akar rumput.”
Wayan Koster tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan SuaraBali.id melalui pesan singkat, hingga artikel ini dipublikasikan, Rabu 29 Maret.
Namun, Senin awal pekan ini, seusai menghadiri rapat di Komisi II DPR RI, Koster menegaskan sikap menolak Timnas Israel itu bukanlah untuk kepentingan pribadinya.
“Bukan sikap saya, sikap pemerintah juga,” kata Koster.
Koster tidak mau menjawab apakah ada solusi yang diusulkan bila tetap berkukuh tidak menerima Timnas Israel berlaga di Bali.
"Cukup, jangan tanya saya, yang itu jangan tanya saya," kata Koster.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat