Menteri Hadi Tjahjanto: Jangan Biarkan Tanah Wakaf NU dan Muhammadiyah Diserobot Mafia

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong adanya kepastian hukum terhadap tanah wakaf sekaligus beruaya menstimulasi tumbuhnya iklim pembangunan perekonomian nasional. 

Hal itu ditunjukan dengan kunjungan kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto melaksanakan sejumlah aktivitas di Kabupaten Gresik. 

Baca Juga: Menteri Hadi Deklarasikan Madiun Jadi Kota Lengkap, Dijamin Mafia Tanah Tak Bisa Masuk!

Aktivitas tersebut diantaranya adalah penyerahan sertipikat wakaf milik Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, penandatangan perjanjian kerja sama CSR untuk perekonomian masyarakat serta penyerahan sertipikat aset pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Menteri ATR/BPN menyerahkan 62 sertipikat wakat perkumpulan Nahdlatul Ulama pada tanah seluas 55.104 m2. Pada saat yang sama, Hadi Tjahjanto juga menyerahkan 8 sertipikat tanah wakaf Muhammadiyah pada tanah seluas 1.425 m2. Tanah wakaf tersebut telah dimanfaatkan untuk bangunan masjid, musala, sarana pendidikan, makam, serta Kantor NU dan Muhammadiyah.

"Saya minta juga Kepala Kantor Pertanahan menyelesaikan seluruh tanah wakaf, termasuk juga tempat-tempat ibadah yang belum bersertipikat semua sertipikatkan. Saya harapkan tahun 2024 ini semua tanah wakaf, tempat ibadah, selesai," ujar Hadi Tjahjanto, pada Rabu (28/3/2023).

Melalui Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Tanah Wakaf, Hadi Tjahjanto mengungkapkan komitmennya dalam menjaga tanah wakaf sehingga di kemudian hari tanah-tanah tersebut tidak diganggu oleh mafia tanah. 

Seusai penyerahan sertipikat wakaf, Hadi Tjahjanto mengumpulkan Forkompimda untuk berkoordinasi dalam percepatan tercapainya Kabupaten Gresik sebagai Kabupaten Lengkap dalam upaya meningkatkan perekonomian melalui investasi.

"Saya juga mendengar bahwa capaian investasi di Kabupaten Gresik sebagai Kota Industri di tahun 2022 jauh melampaui target. Dari target sebesar Rp18 triliun, capaian yang diraih yaitu Rp20,7 triliun," katanya.

Hal ini, bagi Hadi, merupakan capaian yang baik, tentu kepastian hukum hak atas tanah menjadi kunci bagi terlaksananya investasi yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, Hadi juga memberikan apresiasi atas penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam pemberdayaan program CSR.

Baca Juga: Hari Kedua Ramadan, Menteri Hadi Gebuk Mafia Tanah di Kalimantan Tengah

"Untuk itu saya memberikan apresiasi kepada para perusahaan yang telah mengalokasikan Dana CSR untuk percepatan pelaksanaan PTSL, hingga saat ini telah terkumpul kurang lebih Rp950 juta. Saya meminta kerja sama seluruh pihak untuk dapat mensukseskan program PTSL ini, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat membebaskan/memberikan keringanan untuk BPHTB pendaftaran tanah pertama kali," tegas Hadi

Dalam kesempatan yang sama, Hadi menyerahkan 4 sertipikat aset pemerintah Kabupaten Gresik yang diperuntukan untuk jalan, fasilitas umum, dan taman bermain.